Detikntbcom — Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) segera menindaklanjuti usulan perbaikan jalan provinsi di wilayah Lombok Barat (Lobar) bagian selatan untuk diusulkan sebagai prioritas pembangunan tahun 2026. Dalam waktu dekat, DPRD akan mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB guna membahas langkah koordinasi dan percepatan perencanaan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menegaskan pentingnya percepatan perumusan program tersebut. Menurutnya, ruas jalan di kawasan Sekotong sudah sangat mendesak untuk ditangani.
“Kami minta perumusannya dipercepat. Harapan kami, jalan di Sekotong bisa ditetapkan sebagai prioritas pembangunan 2026,” kata Sudirsah, 11 Desember 2025.
Ia menjelaskan, kondisi jalan provinsi di kawasan tersebut tidak hanya rusak dan sempit, tetapi juga minim drainase sehingga kerap tergenang air saat musim hujan. Penanganan yang dibutuhkan meliputi peningkatan kualitas jalan, pelebaran badan jalan, hingga pembangunan sistem drainase yang memadai.
“Ini bukan hanya soal kelancaran ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk mendukung masuknya investasi ke NTB,” ujarnya.
Sudirsah menambahkan, kawasan Sekotong saat ini tengah disiapkan sebagai destinasi investasi berskala internasional. Beberapa proyek besar telah direncanakan, di antaranya pembangunan Marina Bay beserta kawasan pendukungnya, serta rencana investasi Hotel Kempinski.
“Pemerintah provinsi harus menangkap peluang ini dengan menyiapkan infrastruktur yang layak dan berstandar,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Mulai Konco, mengakui bahwa anggaran belanja modal untuk infrastruktur dalam APBD 2026 mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya Rp 587,9 miliar pada APBD Perubahan 2025, belanja modal menyusut menjadi Rp 173,5 miliar atau turun sekitar Rp 414,3 miliar.
“Belanja infrastruktur memang turun, tetapi kami meminta agar jalan Sekotong tetap dijadikan skala prioritas,” kata Konco.
Ia mendorong Dinas PUPR NTB untuk segera melakukan survei lapangan guna memetakan kondisi ruas jalan secara menyeluruh. Hasil survei tersebut dinilai penting agar kebutuhan anggaran dapat dihitung secara akurat dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Dari hasil survei, anggaran bisa disesuaikan agar tetap masuk prioritas. Ini kebutuhan mendesak, terutama untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah,” jelasnya.
Wacana pembangunan kawasan selatan Lombok Barat kembali menguat setelah Komisi IV DPRD NTB melakukan kunjungan kerja ke Dinas PUPR Lombok Barat. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah lama mengusulkan perbaikan akses jalan dari Sekotong Tengah menuju Buwun Mas hingga perbatasan Lombok Tengah, yang kini mengalami kerusakan cukup parah.
Kepala Dinas PUPR Lombok Barat, Ahad Legiarto, menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur di Sekotong merupakan kebutuhan strategis.
“Peningkatan infrastruktur di Sekotong bukan hanya untuk memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk memastikan kesiapan wilayah dalam menyambut investasi,” pungkasnya.
