Detikntbcom – Aksi demonstrasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram di halaman Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (17/4/2026) siang memanas dan diwarnai aksi pembakaran ban bekas oleh puluhan massa.
Aksi dipimpin Koordinator Lapangan, Muhammad Adam Iqbal itu menegaskan, unjuk rasa ini merupakan luapan keresahan atas arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Dalam orasinya, Adam Iqbal menyampaikan kehadiran massa bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk kemarahan kolektif terhadap prioritas pembangunan yang dianggap tidak tepat sasaran.
“Kami melihat pemerintah gagal menentukan prioritas. Saat rakyat membutuhkan perbaikan infrastruktur, keadilan anggaran dan kepastian program yang menyentuh kebutuhan dasar, justru muncul kebijakan yang tidak relevan dan tidak sensitif,” tegasnya.
Situasi sempat memanas ketika massa membakar ban di dalam halaman kantor gubernur sebagai simbol perlawanan. Aparat keamanan yang berjaga langsung bergerak cepat untuk mengendalikan keadaan, sehingga kericuhan tidak berkembang.
Lebih jauh, massa aksi menyoroti tata kelola pemerintahan di NTB yang dinilai belum mencerminkan prinsip transparansi, keadilan dan profesionalitas. Mereka juga menyinggung adanya dugaan praktik yang tidak sejalan dengan sistem meritokrasi, termasuk indikasi permainan dalam pengelolaan anggaran.
“Aksi ini adalah peringatan keras. Kami hadir sebagai kontrol sosial. Jika suara kami tidak didengar, gelombang perlawanan akan terus membesar,” ujar Adam.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI Cabang Mataram menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada Pemprov NTB, di antaranya percepatan perbaikan 31 titik ruas jalan lintas provinsi terutama di Pulau Sumbawa serta penolakan terhadap pengadaan atau penyewaan 72 unit mobil listrik untuk pejabat.
Selain itu, massa juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program Desa Berdaya dan sistem meritokrasi yang dinilai sarat nepotisme terselubung. Mereka turut menuntut realisasi janji kampanye gubernur terkait beasiswa bagi anak-anak NTB dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya.
Tak hanya itu, massa aksi juga meminta aparat penegak hukum untuk memanggil Gubernur NTB, Kepala BPKAD, serta Tim Transisi terkait dugaan pergeseran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD NTB yang disebut-sebut menjadi pemicu kegaduhan politik daerah belakangan ini.
Aksi tersebut diterima oleh Staf Ahli Gubernur yaitu Yusron Hadi. Yusron menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada massa aksi karena telah menyampaikan aspirasi masyarakat. “Oleh karena itu tentu Pemprov NTB selalu memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan,” katanya. (Iba)
