Detikntbcom – Aksi demonstrasi yang digelar puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram di halaman Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (17/4) berlangsung panas.
Massa bahkan membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai menyimpang dari kepentingan rakyat.
Koordinator Lapangan aksi, Muhammad Adam Ikbal, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan Pemprov NTB yang dinilai kontroversial dan sarat kepentingan.
“Aksi ini adalah peringatan keras. Kami melihat ada praktik yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan di NTB, termasuk dugaan permainan proyek oleh relawan hingga pergeseran pokok pikiran (pokir) DPRD yang memicu kegaduhan daerah,” tegasnya.
Situasi sempat memanas ketika massa mencoba merangsek lebih dekat ke area dalam halaman kantor gubernur. Aksi saling dorong nyaris tak terhindarkan, namun berhasil diredam berkat kesigapan aparat kepolisian yang berjaga, sehingga demonstrasi tetap terkendali.
Dalam tuntutannya, HMI MPO secara tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memanggil Gubernur NTB, Kepala BPKAD serta Tim Transisi terkait dugaan pergeseran pokir DPRD NTB. Mereka menilai, ketiga pihak tersebut diduga kuat menjadi “aktor utama” di balik kegaduhan politik yang bahkan disebut telah mengorbankan tiga anggota DPRD NTB.
“Bersihkan seluruh relawan-relawan yang diduga memainkan sejumlah proyek serta mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memanggil Gubernur NTB, Kepala BPKAD dan Tim Transisi terkait dugaan pergeseran Pokir DPRD NTB karena diduga kuat mereka sumber dari kegaduhan NTB akhir-akhir ini sehingga mengorbankan 3 anggota DPRD NTB,” tegas Adam seperti press rilis yang diterima media ini.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti dugaan keterlibatan relawan dalam proyek-proyek daerah. Mereka menuntut agar seluruh relawan yang terindikasi bermain proyek segera dibersihkan demi menjaga integritas pemerintahan.
Selain isu politik, HMI MPO juga mengangkat berbagai persoalan kebijakan publik. Mereka mendesak percepatan perbaikan 31 titik ruas jalan lintas provinsi, khususnya di Pulau Sumbawa, yang dinilai terbengkalai dan merugikan masyarakat.
Di sisi lain, rencana pengadaan maupun penyewaan 72 unit mobil listrik untuk pejabat Pemprov NTB turut menuai penolakan keras. Massa menilai kebijakan tersebut tidak tepat sasaran di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
“Ada yang lebih prioritas daripada mobil listrik pejabat. Rakyat butuh jalan yang layak, pekerjaan, dan pendidikan,” ujar Adam.
Program Desa Berdaya juga tak luput dari sorotan. HMI MPO meminta evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, termasuk sistem meritokrasi yang disebut “kebablasan” dan diduga menyimpan praktik nepotisme terselubung.
Lebih lanjut, mereka mendesak Gubernur NTB untuk segera merealisasikan janji kampanye, khususnya terkait pemberian beasiswa bagi anak-anak NTB serta pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya. (Iba)
