Detikntbcom – Ketergantungan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap sektor pertambangan dinilai masih sangat tinggi. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi daerah rentan terpengaruh fluktuasi industri tambang.
Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi mengatakan, sektor non tambang sebenarnya menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif. Namun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih belum mampu menyaingi dominasi sektor pertambangan.
“Kalau kita keluarkan tambang dari perhitungan PDRB, sektor non tambang ini sebenarnya bergerak cukup baik. Tetapi kontribusinya masih kecil terhadap total PDRB daerah,” ujarnya di Mataram, Minggu (10/5/2026).
Menurut legislator Fraksi PKS tersebut, sektor tambang saat ini menyumbang lebih dari 20 persen terhadap PDRB NTB. Angka itu hampir setara dengan kontribusi sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, ketika sektor pertambangan mengalami kontraksi, dampaknya langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan karena sistem perhitungan ekonomi bersifat akumulatif.
“Kalau tambang mengalami penurunan, maka sektor lain ikut terdampak karena perhitungan ekonomi daerah bersifat agregat,” katanya.
Karena itu, DPRD NTB mendorong pemerintah daerah mempercepat hilirisasi sektor-sektor non tambang guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat dan tidak terus bergantung pada industri ekstraktif.
Sambirang menilai, selama ini banyak potensi unggulan daerah yang masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa proses pengolahan lanjutan di dalam daerah. Padahal, nilai tambah terbesar justru muncul melalui industri pengolahan.
Ia menyebut sejumlah sektor potensial yang dapat dikembangkan melalui hilirisasi antara lain perikanan, pertanian, peternakan, garam, hingga hasil perkebunan.
“Produk-produk seperti garam misalnya, bisa diolah menjadi garam beryodium di daerah. Begitu juga hasil perkebunan yang dapat diproses menjadi produk jadi sebelum diekspor,” ujarnya.
Menurutnya, konsep hilirisasi tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan smelter tambang semata. NTB juga perlu membangun industri pengolahan berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ia menambahkan, percepatan investasi menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung pengembangan hilirisasi sektor non tambang di NTB. Dengan hadirnya industri pengolahan, nilai tambah produk lokal diyakini akan meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan.
“Tambang tetap penting, tetapi sektor non tambang juga harus diperkuat melalui hilirisasi agar kontribusinya terhadap ekonomi daerah semakin besar,” katanya. (Iba)
