Detikntbcom — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemanfaatan Satu Data tidak berhenti pada pengumpulan dan penyediaan dataset, tetapi berkembang menjadi instrumen analisis untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Dalam forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (22/9) memaparkan pengalaman NTB dalam membangun ekosistem Satu Data yang menghubungkan pengelolaan data dengan kebutuhan perencanaan pembangunan serta informasi bagi pimpinan daerah.
Ahsanul yang akrab disapa Aka tampil bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, serta Sekretaris Daerah Gorontalo.
Mereka membahas tema Pemanfaatan Data dan Analisis Berbasis Bukti untuk Perencanaan Pembangunan dan Pengambilan Keputusan Daerah.
Data Bukan Sekadar untuk Disimpan
Di hadapan peserta forum, Aka mengangkat pertanyaan sederhana namun mendasar: setelah data tersedia, untuk apa data tersebut digunakan?
Menurut dia, pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk disimpan di dalam portal. Data harus diolah menjadi informasi, dianalisis untuk menemukan persoalan, kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan dan menentukan intervensi pembangunan.
“Pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk menyimpan data. Pemerintah membutuhkan data untuk memahami keadaan, menemukan persoalan, menentukan sasaran, menyusun kebijakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan,” jelas Aka.
Pengalaman NTB menunjukkan pengembangan Satu Data mulai diarahkan ke kebutuhan tersebut. Jumlah dataset sektoral meningkat dari 795 menjadi 1.557 dataset dengan melibatkan 43 perangkat daerah aktif.
Pada saat yang sama, nilai Indeks Satu Data Indonesia NTB meningkat dari 53,44 dengan kategori “Cukup” menjadi 75,85 dengan kategori “Baik”.
Meski demikian, Aka mengingatkan bahwa peningkatan jumlah dataset belum dapat dijadikan ukuran akhir keberhasilan Satu Data.
“Bertambahnya dataset belum otomatis berarti bertambahnya kualitas keputusan,” tegasnya.
Data Harus Masuk Ruang Keputusan
Karena itu, NTB kini mendorong agar Satu Data masuk lebih jauh ke ruang pengambilan keputusan pemerintah.
Data, kata Aka, tidak cukup hanya tersedia ketika dibutuhkan. Data harus menjadi salah satu rujukan ketika pemerintah menyusun perencanaan, menentukan sasaran dan target, mengalokasikan sumber daya, mengendalikan pelaksanaan program hingga mengevaluasi hasil pembangunan.
Kebutuhan pimpinan daerah menjadi salah satu fokus dalam pengembangan tersebut.
Menurut Aka, pimpinan daerah tidak membutuhkan ribuan dataset secara bersamaan. Yang dibutuhkan adalah informasi yang mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai kondisi daerah.
“Bagaimana kondisi daerah, apa masalahnya, di mana kesenjangannya, siapa yang terdampak, intervensi apa yang telah dilakukan, dan apakah intervensi tersebut berhasil,” ujarnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemprov NTB mengembangkan Dashboard Eksekutif dan Dashboard khusus Kesehatan. Kedua instrumen tersebut diarahkan untuk membawa data lebih dekat dengan kebutuhan analisis dan informasi pimpinan daerah.
Daerah Tertarik Studi Tiru
Paparan NTB mendapat perhatian dari unsur Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas. Sejumlah pemerintah daerah peserta forum juga menyatakan ketertarikan untuk melakukan studi tiru ke NTB.
Ketertarikan tersebut terutama berkaitan dengan tata kelola NTB Satu Data serta bagaimana data dikembangkan menjadi informasi yang dapat mendukung perencanaan pembangunan dan kebutuhan pimpinan daerah.
Bagi Aka, ketertarikan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman pemerintah daerah dapat menjadi bagian dari pembelajaran bersama dalam membangun Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
Namun, ia menegaskan hal yang perlu direplikasi bukan sekadar aplikasi maupun tampilan portal.
Yang lebih penting adalah bagaimana membangun tata kelola, menjaga kualitas data, menghubungkan data lintas sektor, serta memastikan data benar-benar digunakan untuk menjawab persoalan pembangunan.
Forum nasional tersebut sekaligus memperlihatkan adanya pergeseran cara pandang terhadap Satu Data. Keberhasilan tidak cukup diukur dari seberapa banyak dataset yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari seberapa jauh data tersebut mampu membantu pemerintah memahami persoalan dan mengambil keputusan.
Bagi NTB, perjalanan tersebut masih berlanjut.
Data menjadi fondasi, portal menjadi pintu masuk, analisis menjadi jembatan, sedangkan keputusan pembangunan yang lebih tepat menjadi tujuan akhirnya. (Iba)
