Detikntbcom – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan mayoritas proyek infrastruktur tahun 2025 telah memasuki tahap kontrak.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah penggantian Jembatan Doro O’o di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, yang selama bertahun-tahun dikeluhkan warga karena kondisinya tak lagi layak.
Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, menyebut percepatan kontrak penting agar pembangunan tidak molor dan segera bisa dirasakan manfaatnya. “Dari sejumlah paket di PUPR NTB, 90 persen sudah terkontrak, termasuk enam paket yang ada di Bina Marga dan Irigasi,” ungkapnya saat memberikan keterangan di Mataram, Kamis (25/9/2025).
Jembatan Doro O’o Jadi Prioritas
Proyek penggantian Jembatan Doro O’o mengantongi nilai kontrak sebesar Rp 6,168 miliar dengan waktu pengerjaan 105 hari atau sekitar 3,5 bulan. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Amanat Semesta, sedangkan pengawasan dilakukan oleh PT. Wastu Anopama dengan kontrak Rp 325,7 juta.
Keberadaan jembatan baru ini sangat dinantikan masyarakat karena menjadi jalur utama penghubung antarwilayah di Langgudu. Dengan jembatan yang lebih kokoh dan representatif, mobilitas warga di sektor ekonomi, pendidikan, hingga layanan publik diharapkan lebih lancar.
Selain jembatan itu, masih ada jembatan kecil lainnya yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi NTB yaitu berada di Dusun Ta’asera Desa Doro O’o yang rusak akibat dihantam banjir saat musim hujan beberapa tahun lalu. Hingga kini masyarakat yang melalui jembatan itu merasa khawatir karena kendaraan harus melewati jalur rusak tersebut.
Proyek Jalan Strategis Lain
Selain penanganan Jembatan Doro O’o, beberapa paket jalan besar juga telah resmi terkontrak, antara lain:
- Rekonstruksi Ruas Jalan Simpang Tano – Simpang Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Nilai kontrak Rp 31,755 miliar lebih, waktu pelaksanaan 105 hari, penanganan 2 jalur 4 lajur sepanjang 3,8 km.
- Rekonstruksi Ruas Jalan Tanjung Geres – Pohgading – Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Nilai kontrak Rp 26,964 miliar lebih, waktu pelaksanaan 105 hari, pelebaran jalan dari 4,5 meter menjadi 6 meter sepanjang 4 km, serta perbaikan sporadis sepanjang 11 km.
FS Jalan Bypass Port to Port
Sadimin menambahkan, selain paket yang sudah berjalan, pemerintah juga tengah menyiapkan studi kelayakan (FS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk jalan bypass yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur.
“Untuk FS dan Amdal jalan bypass port to port ini kita anggarkan Rp 5 miliar. Anggaran ini awalnya disiapkan untuk FS jalan tol, tapi karena belum memungkinkan, dialihkan untuk bypass,” jelasnya.
Arahan Tegas Gubernur NTB
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, beberapa hari lalu telah meninjau proyek strategis di lapangan. Ia menekankan agar kontraktor mematuhi seluruh ketentuan teknis dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, pelaksana diminta mematuhi ketentuan dan rencana teknis yang ada, sehingga pekerjaan tepat waktu dan segera bisa digunakan masyarakat,” ujar Sadimin menegaskan.
Dengan adanya penggantian Jembatan Doro O’o dan percepatan pembangunan jalan strategis lainnya, masyarakat NTB, khususnya di Kabupaten Bima, menaruh harapan besar agar infrastruktur yang dibangun dapat meningkatkan konektivitas serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. (Iba)
