Detikntbcom – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melontarkan kecaman keras terhadap tindakan represif dan brutal aparat kepolisian saat membubarkan aksi demonstrasi HMI Cabang Lombok Timur di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (22/1/2026).
Aksi yang membawa tuntutan perbaikan tata kelola pariwisata daerah itu berakhir ricuh, meninggalkan jejak kekerasan yang dinilai mencoreng wajah demokrasi dan penegakan hukum.
Sejumlah kader HMI dilaporkan menjadi korban pemukulan dan penganiayaan. Bahkan, salah satu korban merupakan kader HMI perempuan yang dipukul dan didorong hingga pingsan serta mengalami luka berdarah, sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Aksi kekerasan tersebut terekam jelas dalam video dan kini beredar luas di media sosial, memantik kemarahan publik.
PB HMI menilai aparat telah gagal menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Alih-alih menjaga ketertiban, aparat justru dipandang menjadi pelaku kekerasan terhadap warga negara yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Ketua Komisi Lingkungan Hidup PB HMI sekaligus Ketua HMI Badan Koordinasi (Badko) Bali–Nusa Tenggara (Balinusra), Abdul Halik, secara tegas mendesak Kapolda NTB dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polda NTB untuk segera memanggil, memeriksa dan menindak tegas oknum aparat yang terlibat dalam pemukulan dan penganiayaan tersebut.
“Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi bentuk kekerasan nyata terhadap kader HMI. Aparat harus bertanggung jawab secara hukum,” tegas Halik dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Halik mengungkapkan bahwa HMI telah resmi melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polres Lombok Timur dengan melampirkan bukti visum medis serta rekaman video kekerasan yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, dinamika dan riak dalam aksi massa merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi. Apalagi, aksi tersebut mengangkat isu krusial terkait dugaan buruknya tata kelola pariwisata di Lombok Timur dan mendesak pencopotan Kepala Dinas Pariwisata yang dinilai gagal menjalankan tugasnya.
“Mereka memperjuangkan kepentingan publik. Aparat tidak boleh alergi terhadap kritik dan tuntutan rakyat,” ujar Halik.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kapolda NTB dan Kadiv Propam Polda NTB harus memberikan peringatan keras dan sanksi tegas kepada jajaran kepolisian. Halik menilai insiden semacam ini bukan yang pertama kali terjadi dan justru memperkuat mosi tidak percaya masyarakat terhadap institusi kepolisian.
PB HMI bahkan mendesak Kapolda NTB untuk segera mencopot Kapolres Lombok Timur. Mereka menduga telah terjadi pembiaran bahkan instruksi kekerasan terhadap massa aksi, yang dinilai telah melampaui batas kewenangan aparat dan mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius.
“Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan membawa persoalan ini ke Kapolri dan mengonsolidasikan aksi serentak HMI di seluruh Indonesia. Kami tidak akan diam,” tandas Halik.
PB HMI menegaskan bahwa kekerasan terhadap mahasiswa dan rakyat sipil merupakan ancaman nyata bagi demokrasi dan supremasi hukum. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, diminta segera membuktikan komitmennya terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. (Iba)
