Detikntbcom – Hamparan sawah di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat menjadi saksi momentum penting kebangkitan sektor pertanian nasional. Dari lokasi tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara virtual mengumumkan bahwa Indonesia kembali mencapai swasembada pangan bertepatan dengan pelaksanaan Panen Raya Nasional Serentak di 14 provinsi.
Kegiatan yang dipusatkan di Gapoktan Berkah Subur, Dusun Sambik Rantik, Jumat (16/1/2026), dihadiri langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha, serta sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian. Secara daring, lebih dari dua juta petani dari berbagai daerah di Indonesia turut mengikuti kegiatan tersebut, dengan titik utama nasional berada di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa capaian swasembada pangan merupakan hasil kerja keras bersama seluruh elemen bangsa yang dimulai dari desa.
“Hari ini kita umumkan secara resmi bahwa Indonesia kembali menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Ini bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Presiden.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Desember 2025 produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton dengan surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi maupun jagung pakan.
Lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton. Sementara itu, United States Department of Agriculture (USDA) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi beras tertinggi di Asia Tenggara.
Presiden Prabowo juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis pemerintah, termasuk kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram—tertinggi sepanjang sejarah dan tanpa syarat kualitas. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan petani, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang pada Desember 2025 mencapai 125,35.
Cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog juga mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 3,39 juta ton dan sempat menembus 4,2 juta ton. Kondisi ini dinilai memperkuat stabilitas harga pangan sekaligus mempersempit ruang praktik mafia pangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak lepas dari kebijakan tegas pemerintah dalam menata sektor pangan.
“Kami tegas, bahkan mungkin dianggap keras. Lebih dari 2.300 izin usaha pangan kami cabut, 76 tersangka kami proses, dan 92 pejabat kami copot. Semua atas perintah langsung Bapak Presiden,” kata Amran.
Di tingkat daerah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa berbagai program pro-petani mulai menunjukkan hasil nyata. Pada 2024, Nilai Tukar Petani NTB mencapai 123 atau setara keuntungan 23 persen. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 128 pada 2025 dan 131 pada 2026.
Peningkatan itu didorong oleh penurunan biaya produksi, perbaikan sistem irigasi, ketersediaan pupuk, serta optimalisasi lahan pertanian yang mencapai 10 ribu hektare pada 2024 dan ditargetkan meningkat menjadi 14 ribu hektare.
“Biaya makin turun, air mengalir lancar, pupuk tersedia. Petani tidak lagi terbebani. Ini hasil nyata dari instruksi Presiden Prabowo agar petani untung,” ujar Iqbal.
Kepala Desa Banyu Urip, Selamet Haryadi, menegaskan bahwa keberlanjutan pertanian sangat bergantung pada pengelolaan irigasi. Menurutnya, produktivitas sawah hanya dapat terjaga apabila distribusi air berjalan optimal, baik melalui perbaikan saluran lama maupun pembangunan jaringan baru.
“Air adalah nyawa petani. Selama irigasi terjaga, sawah tetap produktif dan petani bisa bertahan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha menyoroti dampak sosial sektor pertanian. Ia menyebutkan bahwa meskipun sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan, Program Optimalisasi Lahan (Oplah) mulai meningkatkan pendapatan petani dan membantu mereka keluar dari garis kemiskinan.
“Sekarang desa justru menjadi tujuan. Gubernur, bahkan Kapolda turun langsung. Ini bukti pertanian tidak lagi dipinggirkan,” katanya.
Di tingkat global, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai berkontribusi bagi dunia. Pemerintah telah mengirimkan 10 ribu ton beras ke Palestina sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.
“Indonesia sekarang memberi, bukan lagi meminta,” ujar Presiden.
Pemerintah juga menyiapkan agenda besar berikutnya, yakni hilirisasi sektor pertanian. Program ini diproyeksikan mampu membuka hingga 8,6 juta lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat sektor peternakan dan perikanan nasional.
Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pertanian dinilai mengalami transformasi signifikan. Dari desa hingga panggung global, pertanian kini tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga simbol kebangkitan dan kedaulatan bangsa.
