Detikntbcom — Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Rahimun M. Said, menyoroti dua tahun kinerja Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid. Ia menilai masyarakat berhak mengevaluasi sejauh mana kehadiran wakil daerah di tingkat nasional benar-benar memberikan dampak nyata bagi publik.
Rahimun mengatakan, demokrasi seharusnya dibangun di atas keberanian rakyat untuk mengajukan pertanyaan kritis terhadap para pemegang kekuasaan. Menurutnya, tidak ada yang salah ketika masyarakat NTB mulai mempertanyakan capaian konkret setelah memberikan kepercayaan ratusan ribu suara pada Pemilu 2024.
“Dalam politik modern, citra sering bergerak lebih cepat daripada hasil kerja. Publik setiap hari melihat foto kegiatan, kunjungan kerja, forum diskusi, hingga publikasi di media sosial. Tetapi ukuran keberhasilan wakil rakyat bukan seberapa sering muncul di pemberitaan, melainkan seberapa nyata manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujar Rahimun.
Direktur Riset dan Isu Strategis LAMPI PB HMI itu menilai masyarakat NTB hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari harga kebutuhan pokok yang belum stabil, tantangan pendidikan, akses kesehatan yang belum merata, hingga terbatasnya lapangan pekerjaan.
“Dalam situasi seperti ini, rakyat tentu ingin mengetahui sejauh mana suara mereka benar-benar diperjuangkan di tingkat nasional,” katanya.
Rahimun mengakui bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memang lebih terbatas dibanding DPR RI. Namun menurutnya, keterbatasan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan ekspektasi publik terhadap wakil daerah.
“Justru di tengah keterbatasan itulah kualitas kepemimpinan diuji. Rakyat tidak memilih alasan, rakyat memilih harapan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahaya ketika demokrasi hanya diukur dari popularitas dan pencitraan politik. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat pejabat publik lebih sibuk menjaga eksistensi dibanding menghadirkan capaian yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sudah saatnya masyarakat NTB lebih kritis, lebih berani bertanya, dan lebih tegas menagih hasil. Karena yang akan dikenang sejarah bukan siapa yang paling sering tampil di depan kamera, melainkan siapa yang benar-benar membawa manfaat bagi rakyat,” ucap Rahimun.
Rahimun yang juga Direktur NOISES.ID menegaskan bahwa kritik publik merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Rakyat yang kritis bukan ancaman bagi demokrasi. Rakyat yang diam justru ancaman bagi masa depan daerahnya,” pungkasnya.
