Jelang Rakerwil, NasDem NTB Tegaskan Siap Hadapi Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen

Wakil Ketua OKK DPW Partai NasDem NTB Suharto (kiri) dan Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Saan Mustopa. (Iba)
Wakil Ketua OKK DPW Partai NasDem NTB Suharto (kiri) dan Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Saan Mustopa. (Iba)

Detikntbcom – Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Barat yang digelar pada 26–27 Juni 2026 di Mataram menjadi momentum strategis bagi partai untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, memperkokoh soliditas kader, serta menyusun peta jalan politik menuju Pemilu 2029.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD NTB sekaligus Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPW Partai NasDem NTB, Suharto menegaskan bahwa Rakerwil bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan forum konsolidasi yang menentukan arah penguatan partai ke depan.

“Rakerwil ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi forum strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan partai, memperkokoh soliditas kader, serta menyusun peta jalan politik menuju 2029. Kami ingin memastikan NasDem hadir sebagai organisasi politik yang modern, responsif terhadap perubahan zaman, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat NTB,” ujar Suharto.

Menurutnya, kekuatan partai politik tidak hanya diukur dari jumlah kursi yang berhasil diraih dalam pemilu, tetapi juga dari kualitas organisasi, kualitas kader, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang mampu dibangun secara berkelanjutan.

“Sesungguhnya kekuatan partai tidak semata-mata diukur dari jumlah kursi yang dimiliki. Yang lebih penting adalah kualitas organisasi, kualitas kader, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang terus dijaga. Itulah fokus utama penguatan organisasi Partai NasDem NTB ke depan,” katanya.

Siap Hadapi Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen

Dalam kesempatan tersebut, Suharto juga menanggapi berkembangnya wacana peningkatan Parliamentary Threshold (PT) menjadi 7 persen atau lebih pada Pemilu mendatang. Menurutnya, NasDem siap menghadapi berbagai perubahan regulasi yang mungkin terjadi dalam sistem demokrasi Indonesia.

“Partai NasDem menghormati setiap dinamika pembahasan sistem kepemiluan yang berkembang di tingkat nasional, termasuk wacana peningkatan Parliamentary Threshold menjadi 7 persen atau lebih. Pada prinsipnya, setiap kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi sekaligus menjaga representasi politik masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa bagi NasDem NTB, fokus utama bukan pada besaran angka ambang batas parlemen, melainkan pada upaya memperkuat organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik.

“Organisasi yang sehat akan mampu beradaptasi terhadap setiap perubahan regulasi politik. Karena itu, fokus kami adalah membangun struktur yang kuat, kader yang berkualitas, dan hubungan yang semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Konsolidasi Hingga Desa dan Kelurahan

Suharto menilai wacana PT 7 persen justru dapat menjadi pemicu percepatan konsolidasi internal partai hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, struktur organisasi harus semakin solid, kaderisasi harus lebih masif, serta komunikasi politik dengan masyarakat harus semakin efektif agar NasDem mampu memperluas basis dukungan politiknya.

“Jika PT nasional meningkat, maka partai-partai politik dituntut bekerja lebih serius dalam membangun basis dukungan yang riil. NasDem NTB melihat tantangan tersebut sebagai peluang untuk memperluas basis pemilih, khususnya generasi muda, kelompok produktif, dan masyarakat yang menginginkan politik berbasis gagasan,” katanya.

Menjaga Keseimbangan Demokrasi

Lebih lanjut, Suharto menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan keterwakilan politik masyarakat. Karena itu, setiap perubahan sistem pemilu harus dikaji secara akademik, konstitusional, serta mempertimbangkan kondisi sosial-politik Indonesia yang beragam.

“NasDem NTB tidak ingin terjebak pada perdebatan angka. Apakah Parliamentary Threshold ditetapkan 4 persen, 5 persen, 7 persen, atau bahkan lebih, yang terpenting adalah bagaimana partai mampu menghadirkan kepercayaan publik. Dalam politik modern, kekuatan sesungguhnya bukan terletak pada regulasi yang mengatur kompetisi, melainkan pada kemampuan organisasi membangun legitimasi dan dukungan masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Suharto berharap Rakerwil Partai NasDem NTB 2026 menjadi titik tolak penguatan organisasi dalam menghadapi berbagai skenario politik menuju Pemilu 2029.

“Dengan struktur yang solid, kader yang kompeten, dan kerja-kerja politik yang menyentuh kebutuhan rakyat, kami optimistis NasDem akan tetap menjadi salah satu kekuatan politik nasional yang relevan dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya. (Iba)