Detikntbcom – Pernyataan Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, mendapat tanggapan dari mantan Ketua Umum KONI NTB, Mori Hanafi.
Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (30/10/2026), Mori mengaku cukup terkejut dengan angka kebutuhan anggaran yang kembali membengkak. Pasalnya, dalam pembahasan sebelumnya, kebutuhan anggaran penyelenggaraan PON di NTB telah dihitung secara matang dan diperkirakan cukup dengan Rp330 miliar.
Menurut Mori, angka tersebut bahkan belum memperhitungkan potensi dukungan sponsor. Jika NTB mampu memperoleh sponsor senilai Rp100 miliar, maka kebutuhan anggaran yang harus ditanggung pemerintah diperkirakan hanya sekitar Rp230 miliar.
“Terus terang saya kaget, kok anggarannya bisa membengkak kembali. Padahal, dalam pertemuan terakhir sudah dihitung dengan matang bahwa kebutuhan untuk pelaksanaan PON itu sekitar Rp330 miliar,” ungkap Mori.
Ia menjelaskan, perhitungan Rp330 miliar tersebut bukan sekadar untuk kebutuhan operasional penyelenggaraan pertandingan. Di dalamnya sudah termasuk kebutuhan pembangunan sejumlah venue apabila memang diperlukan, serta renovasi dan peningkatan fasilitas olahraga atau overlay.
Beberapa kebutuhan yang telah masuk dalam perhitungan tersebut di antaranya fasilitas untuk cabang olahraga atletik. Selain itu, terdapat pula kebutuhan overlay untuk sejumlah venue cabang olahraga.
Mori menyebutkan, total kebutuhan overlay diperkirakan sekitar Rp98 miliar atau dibulatkan menjadi Rp100 miliar. Termasuk di dalamnya kebutuhan untuk cabang olahraga angkat besi yang diperkirakan sekitar Rp15 miliar.
“Jadi, angka Rp330 miliar itu sudah termasuk kebutuhan venue dan overlay. Artinya, semua sudah diperhitungkan. Karena itu, kalau sekarang muncul angka sampai Rp1 triliun, menurut saya perlu ada penjelasan dan kajian kembali mengenai komponen kebutuhannya,” katanya.
Perhitungan Rp330 Miliar Pernah Dibahas Bersama KONI Pusat
Mori juga menegaskan, perhitungan anggaran tersebut sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan bersama sejumlah pihak, termasuk KONI Pusat. Bahkan, menurut dia, Suwarno turut hadir ketika angka kebutuhan Rp330 miliar dipaparkan.
Dalam pertemuan tersebut, kata Mori, tidak ada bantahan terhadap perhitungan yang disampaikan.
“Saya masih memegang master plan dan perencanaan secara detail terkait pelaksanaan PON 2028. Waktu pembahasan itu, Pak Suwarno juga hadir. Saat angka Rp330 miliar dipaparkan, beliau tidak memberikan bantahan,” jelasnya.
Karena itu, Mori berharap pernyataan mengenai kebutuhan anggaran Rp1 triliun dapat dikaji kembali dengan melihat perencanaan dan komponen pembiayaan yang telah disusun sebelumnya.
Ia menilai, perlu ada kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan KONI, sehingga besaran anggaran yang disiapkan benar-benar berdasarkan kebutuhan riil penyelenggaraan PON.
“Jadi, sekali lagi, pemerintah dan KONI perlu mengkaji betul apa yang disampaikan KONI Pusat. Jangan sampai ada perbedaan angka yang terlalu jauh, sementara sebelumnya sudah ada perhitungan yang dibahas bersama,” ujarnya.
Jangan Sampai Beban APBD Terlalu Besar
Mori mengingatkan, penyelenggaraan PON memang membutuhkan kesiapan anggaran yang serius. Namun, efisiensi tetap harus menjadi pertimbangan, terlebih NTB bersama NTT dan Jakarta akan menjadi tuan rumah PON 2028.
Ia menambahkan, perhitungan Rp330 miliar tersebut menggunakan asumsi NTB tetap menjadi tuan rumah untuk 31 cabang olahraga.
Dengan demikian, angka tersebut sudah memperhitungkan kebutuhan penyelenggaraan dalam cakupan cabang olahraga yang direncanakan.
Menurut Mori, pemerintah daerah perlu mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan anggaran berdasarkan jumlah cabang olahraga, kesiapan venue, kebutuhan renovasi, hingga dukungan sponsor.
“Kalau memang ada kebutuhan tambahan, tentu harus dijelaskan secara detail. Tetapi kalau angka Rp330 miliar sudah mencakup kebutuhan yang direncanakan, termasuk venue dan overlay, tentu angka itu juga harus menjadi bahan pertimbangan,” tandasnya.
KONI Pusat Minta Pemprov NTB Siapkan Dana Rp 1 Triliun
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, meminta Pemprov NTB menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun khusus untuk penyelenggaraan PON 2028. Angka tersebut belum termasuk kebutuhan renovasi venue dan pembangunan fasilitas olahraga lainnya.
Suwarno juga mengingatkan agar NTB tidak terlalu banyak mengambil cabang olahraga apabila konsekuensinya membutuhkan pembangunan venue baru dengan biaya besar.
Menurutnya, fasilitas olahraga yang sudah tersedia sebaiknya dioptimalkan melalui renovasi dan pemenuhan standar pertandingan. Bahkan, sejumlah venue di NTB masih membutuhkan penyempurnaan fasilitas pendukung, mulai dari ruang ganti, toilet, ruang panitia, ruang doping hingga ruang kesehatan.
Suwarno menyebutkan, apabila venue yang direncanakan tidak mampu memenuhi standar hingga waktu pelaksanaan, cabang olahraga tersebut berpeluang dialihkan ke daerah lain yang memiliki fasilitas lebih siap.
Perbedaan angka kebutuhan anggaran antara perhitungan sebelumnya dan estimasi terbaru KONI Pusat tersebut kini menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas dalam pembahasan persiapan PON 2028. (Iba)
