Detikntbcom – Sejumlah persoalan mendasar di Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dari ketimpangan pendidikan, pengangguran, kerusakan lingkungan, peredaran narkotika hingga lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, menjadi sorotan dalam Dialog Pemuda dan Orasi Keadilan yang digelar Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (RKBPL).
Forum yang berlangsung di Sekretariat RKBPL, Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Dahlia, Kota Mataram, Sabtu (31/10/2026), tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa, akademisi, aktivis dan pemerintah untuk membedah tantangan pembangunan NTB sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan.
Mengangkat tema “Merajut Harmoni, Membangun Persatuan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Membedah Peran dan Tantangan Pemuda di NTB”, kegiatan ini melibatkan Pengurus Pusat RKBPL, Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram, Ikatan Mahasiswa Kota Bima (IMKOBI) Mataram serta sejumlah organisasi kepemudaan dan paguyuban.
Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Ketua Bidang Hukum RKBPL, Taufan, S.H., M.H., mengatakan dialog tersebut digagas sebagai respons terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi dan hukum yang membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda.
Menurut dia, NTB masih menghadapi tantangan serius, di antaranya persoalan sektor pertanian dan ketenagakerjaan, pemerataan akses pendidikan, potensi konflik sosial, peredaran gelap narkotika hingga penegakan hukum bagi masyarakat marginal.
“Berbagai persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Pemuda harus mengambil bagian, membangun kesadaran kritis dan menghadirkan gagasan serta solusi konkret bagi pembangunan daerah,” ujar Taufan.
Ketua Umum RKBPL, Dr. H. Muhammad Irwan H. Husain, M.P., mengapresiasi terselenggaranya forum tersebut. Ia menilai keterlibatan mahasiswa dan organisasi kepemudaan menjadi langkah penting dalam memperkuat kontribusi RKBPL terhadap pembangunan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB, M. Takiyudin Suki, S.E., M.H., yang hadir mewakili Gubernur NTB, menyambut positif inisiatif tersebut.
Ia menyatakan pemerintah provinsi terbuka menerima hasil pemikiran dan rekomendasi pemuda, termasuk dalam bentuk policy brief, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Pendidikan, lingkungan dan penegakan hukum menjadi sorotan
Dalam sesi diskusi panel yang dimoderatori Taufan, sejumlah narasumber menyampaikan pandangan kritis mengenai tantangan pembangunan NTB.
Firmansyah, S.Hut., M.Si., dari Bappeda NTB memaparkan arah transformasi pembangunan menuju NTB Emas 2045. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai modal mewujudkan NTB yang maju, kuat, aman, berkelanjutan dan sejahtera.
Dari perspektif hukum, akademisi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H., menyoroti persoalan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum formal.
Ia mencontohkan munculnya tindakan main hakim sendiri di sejumlah wilayah Bima, termasuk pemblokiran jalan akibat persoalan arisan hingga perselisihan keluarga.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena ketika masyarakat merasa penyelesaian hukum berjalan lambat, potensi penggunaan kekerasan sebagai jalan penyelesaian konflik semakin terbuka.
Risnain juga mengaitkan persoalan sosial dengan kerusakan lingkungan di wilayah Bima dan Dompu. Degradasi ekologis, rendahnya literasi sosial, kriminalitas, perjudian daring dan narkotika dinilai menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh.
Kritik terhadap sektor pendidikan disampaikan Supriadin, S.Pd., M.Pd., pengelola lembaga pendidikan binaan RKBPL. Ia menilai keterbatasan investasi pendidikan dan persoalan lingkungan dapat mempersempit kesempatan generasi muda untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan.
Ia juga mengingatkan kalangan intelektual agar tetap menjaga independensi dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Intelektual sejati adalah mereka yang mampu mewakili suara-suara yang tidak terwakili (the voiceless), bukan justru menjadi corong oligarki dan korporasi,” tegasnya.
Sementara itu, Dr. Firmansyah, M.Si., dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, mendorong pemuda membangun kemandirian melalui kerja nyata, tradisi menulis dan penguatan mental menghadapi tantangan kehidupan.
Pandangan tersebut diperkuat M. Irwan, S.T., M.Eng., yang menyebut karakter dan integritas, etos kerja, kompetensi serta kolaborasi sebagai empat modal penting yang harus dimiliki generasi muda.
Aktivis Nurjanah, S.Pd., turut mengingatkan pentingnya memperjuangkan kesetaraan akses pendidikan dan menghapus diskriminasi berbasis gender. Menurutnya, keterlibatan perempuan harus menjadi bagian integral dalam gerakan kepemudaan dan pembangunan daerah.
Mahasiswa Bima sampaikan orasi keadilan
Selain diskusi panel, kegiatan tersebut diisi dengan Orasi Keadilan yang disampaikan Ketua Umum IMBI Mataram, Arif Rizal Muhaimin, dan Ketua Umum IMKOBI Mataram, Ammar Rafsanzani.
Keduanya menyuarakan berbagai kegelisahan generasi muda, terutama persoalan pengangguran terdidik, penyalahgunaan narkotika, keterbatasan ruang ekspresi positif serta minimnya kesempatan bagi pemuda untuk terlibat dalam proses pembangunan.
Mereka juga mengingatkan agar pemuda tidak hanya dilibatkan ketika momentum politik berlangsung, tetapi harus diberikan ruang yang nyata dalam proses pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan.
Orasi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam forum yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat Bima di Pulau Lombok dengan pemangku kepentingan pembangunan NTB.
Hasil dialog akan diserahkan kepada pemerintah
RKBPL berencana merumuskan berbagai masukan dan gagasan yang muncul dalam dialog tersebut menjadi dokumen policy brief atau rekomendasi kebijakan.
Dokumen itu diharapkan dapat disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui forum tersebut, RKBPL mendorong agar peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum memperkuat tradisi berpikir kritis, persatuan dan keterlibatan generasi muda dalam menyelesaikan persoalan daerah.
Bagi RKBPL, pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pemerataan pendidikan, keadilan hukum, perlindungan lingkungan serta kesempatan yang setara bagi generasi muda juga harus menjadi bagian dari agenda pembangunan NTB. (Iba)
