Detikntbcom – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Dr. Syamsurianyah Sadakah, yang akrab disapa Muma Dena, berkomitmen memperjuangkan sejumlah kebutuhan infrastruktur warga Perumahan Royal Madinah, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi.
Komitmen tersebut disampaikan Muma Dena saat menggelar kegiatan reses di Perumahan Royal Madinah, Kamis (12/11/2026). Dalam pertemuan itu, persoalan tanggul, perbaikan jalan, hingga dukungan anggaran untuk pembangunan masjid menjadi sejumlah aspirasi utama yang disampaikan warga.
Muma Dena mengatakan, persoalan tanggul yang dikeluhkan warga telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi langsung bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Barat, khususnya bidang pengairan.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar persoalan teknis yang dihadapi masyarakat dapat segera memperoleh penanganan dari instansi yang memiliki kompetensi.
“Saya bukan orang teknik sipil, orang teknik pengairan. Jadi saya tidak paham. Daripada saya menjawab tidak sesuai, lebih baik saya panggilkan orang PU,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, setelah dilakukan komunikasi dengan pihak PU, warga diminta menyiapkan proposal dalam bentuk soft file dan dokumen cetak sebagai dasar pengajuan penanganan persoalan tanggul.
“Ini yang akan saya perjuangkan. Mudah-mudahan 2027 bisa masuk dalam perencanaan dan anggaran APBD,” katanya.
Selain tanggul, Muma Dena juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memperjuangkan perbaikan jalan menuju kawasan Pantai Batas Senjah sepanjang sekitar 1,2 kilometer. Proyek tersebut direncanakan menggunakan konstruksi hotmix dengan alokasi anggaran sekitar Rp2 miliar pada tahun anggaran 2027.
Usulan tersebut, kata dia, juga telah disampaikan kepada kepala desa setempat.
Soroti Rp82 Miliar Pokir yang Belum Bisa Dieksekusi
Dalam kesempatan itu, Muma Dena turut menyoroti persoalan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Lombok Barat senilai sekitar Rp82 miliar yang hingga kini belum dapat dieksekusi pemerintah daerah.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai anomali anggaran yang perlu segera dicarikan jalan keluar agar tidak berujung pada penumpukan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Menurutnya, anggaran tersebut berkaitan dengan kegiatan pokir yang pelaksanaannya terkendala setelah adanya arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul persoalan dalam pengelolaan anggaran.
“Kami sudah meminta pemerintah daerah paling tidak bisa dieksekusi setengah daripada anomali yang ada, untuk kemudian uang masyarakat ini harus kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan karena anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan justru tidak terserap.
Muma Dena juga menyinggung sejumlah usulan bantuan hibah untuk masjid yang ikut terdampak persoalan tersebut. Padahal, menurut dia, bantuan yang diusulkan disalurkan langsung ke rekening masing-masing masjid, bukan melalui rekening pribadi anggota DPRD.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi agar kegiatan keagamaan, khususnya pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, tidak terus terkendala.
Masjid Berpeluang Diusulkan Hibah Rp50 Juta
Terkait aspirasi warga Royal Madinah, Muma Dena membuka peluang memperjuangkan bantuan hibah sebesar Rp50 juta untuk pembangunan atau perbaikan masjid di kawasan tersebut pada tahun anggaran 2028.
Namun, ia mengingatkan bahwa salah satu persyaratan penting penerima hibah adalah masjid harus terdaftar di Kementerian Agama.
Karena itu, ia meminta pengurus dan forum warga memastikan kelengkapan administrasi masjid agar usulan bantuan tidak terkendala saat proses penganggaran.
“Reses malam hari ini akan kita input ke dalam data SIPD pada Januari 2027. Namun, penganggarannya masuk 2028. Mudah-mudahan ketika saya usulkan hibah masjid Rp50 juta, sudah aman dan tidak masuk lagi dalam persoalan anomali,” jelasnya.
Ia juga mendorong warga menyusun proposal yang dapat disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra), sehingga sumber pembiayaan pembangunan masjid tidak hanya bergantung pada dana pokir anggota DPRD.
Minta Warga Petakan Masalah, Bukan Menentukan Anggaran
Lebih jauh, Muma Dena meminta warga memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan sebanyak mungkin persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat sebaiknya disusun berdasarkan persoalan konkret beserta kebutuhan penanganannya, bukan langsung menentukan nominal anggaran.
Menurutnya, mekanisme penganggaran saat ini mengharuskan anggota DPRD menginventarisasi kebutuhan masyarakat. Sementara penentuan besaran biaya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis setelah melakukan survei dan kajian lapangan.
“Bapak-bapak buatkan saya masalah, saya tahu apa yang Bapak-Ibu butuhkan. Buatkan kolom masalah dan kebutuhan. Biar jelas, sehingga kami tahu kebutuhan sebenarnya,” ujarnya.
Ia mencontohkan persoalan aliran air dari wilayah hulu yang masuk ke kawasan perumahan saat musim hujan maupun kemarau. Kondisi tersebut, kata dia, perlu dijelaskan secara terperinci agar pemerintah dapat menentukan bentuk penanganan yang tepat.
Dengan demikian, aspirasi warga dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang sesuai kebutuhan dan perhitungan teknis OPD terkait.
Dorong Infrastruktur Jadi Prioritas Pembangunan
Dalam dialog tersebut, Muma Dena juga menyinggung kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah Lombok Barat yang dinilainya masih memprihatinkan, termasuk kawasan Montong Are dan Terajon.
Ia mengaku prihatin setelah melihat langsung kondisi jalan di wilayah tersebut. Bahkan, dirinya mengaku telah menyampaikan persoalan itu kepada pimpinan daerah dan mendorong agar perbaikannya dapat diprioritaskan pada 2027.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya minta kepada beliau dengan Silpa yang ada, utamakan infrastruktur. Karena dengan infrastruktur yang baik, perekonomian kita jadi maju. Mobilitas ekonomi bagus. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa didiskriminasi,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur.
Muma Dena juga mengajak masyarakat mendukung keberlanjutan pembangunan Lombok Barat di bawah kepemimpinan Bupati Hj. Nurul Ahdha. (Iba)
