Detikntbcom – Kesejahteraan kader Posyandu dan PKK menjadi salah satu aspirasi dominan yang diserap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sambirang Ahmadi, selama pelaksanaan reses masa persidangan I tahun 2026.
Dalam kegiatan reses yang berlangsung pada 1–8 November 2026 tersebut, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) V Sumbawa-Sumbawa Barat itu menyambangi 16 titik untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Sambirang mengungkapkan, sebagian besar aspirasi yang disampaikan kalangan ibu-ibu, khususnya kader Posyandu dan PKK, berkaitan dengan rendahnya insentif, keterbatasan fasilitas pelayanan, serta minimnya anggaran operasional.
Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah insentif kader Posyandu yang hanya berkisar Rp150 ribu per bulan, dengan pencairan setiap tiga bulan sekali.
“Saya terharu mendengar curhatan ibu-ibu Posyandu. Honor kami ‘SAJUTA’ (Sabar, Jujur, Tawakal). Ungkapan ini menggambarkan betapa mulianya pengabdian mereka di tengah kondisi yang serba terbatas,” ujar Sambirang Ahmadi, Senin (9/11/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, besaran insentif itu belum sebanding dengan tanggung jawab yang harus dijalankan para kader. Apalagi, tugas Posyandu kini semakin luas dan strategis dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah meningkatkan insentif kader Posyandu menjadi sekurang-kurangnya Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
“Jangan sampai kita terus membebani mereka dengan tanggung jawab pelayanan yang semakin luas, sementara insentif dan fasilitasnya tidak ikut diperbaiki,” tegasnya.
Tugas Posyandu Meluas, Fasilitas Belum Memadai
Sambirang menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu memiliki peran yang semakin luas dalam mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Keenam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Dengan cakupan tersebut, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan. Keberadaannya juga menjadi bagian penting dalam pendataan, pemberdayaan, pelayanan sesuai kapasitas, serta koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, perluasan tanggung jawab tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti dukungan fasilitas yang memadai.
Di sejumlah lokasi, kader masih harus memberikan pelayanan dengan sarana seadanya. Mulai dari tempat pelayanan yang kurang representatif, keterbatasan timbangan, tensimeter, meja, kursi, hingga peralatan pendukung lainnya.
“Tidak adil jika pemerintah memperluas tanggung jawab kader tanpa diikuti peningkatan dukungan sumber daya dan fasilitas kerja,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban memberikan dukungan terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas Posyandu sesuai ketentuan yang berlaku.
Kader Jadi Garda Terdepan Penanganan Stunting
Di tengah keterbatasan tersebut, Sambirang memberikan apresiasi terhadap pengabdian para kader PKK dan Posyandu yang tetap menjalankan tugas pelayanan masyarakat.
Menurutnya, para kader merupakan garda terdepan dalam memantau tumbuh kembang anak, melakukan deteksi dini stunting, wasting, berat badan kurang, serta berbagai persoalan gizi lainnya.
Mereka juga berperan menjangkau ibu hamil dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar.
Sambirang menilai, keberhasilan penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dan program pemerintah di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Peran kader di lingkungan dan kelurahan justru menjadi bagian penting karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Mereka layak disebut pahlawan pelayanan dasar masyarakat. Pengabdian mereka patut diapresiasi dan harus diikuti perhatian yang nyata,” katanya.
Kader Keluhkan Minimnya Anggaran PMT
Persoalan kesejahteraan dan keterbatasan anggaran juga mencuat dalam reses terakhir Sambirang di Kelurahan Bugis.
Salah seorang kader Posyandu, Ernaningsih, mengungkapkan bahwa selama ini kader menjadi garda terdepan dalam menangani berbagai persoalan dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan.
Terlebih, meningkatnya perhatian terhadap penanganan stunting membuat beban tugas kader semakin besar. Namun, tanggung jawab tersebut belum sebanding dengan insentif yang diterima.
Meski demikian, ia menyebut semangat para kader untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak pernah surut.
Sementara itu, Sri Hartati dari PKK Kelurahan Bugis menyoroti keterbatasan anggaran yang menjadi salah satu kendala utama dalam menjalankan program kerja organisasi.
“Program kerja kami sangat bagus, tetapi tanpa dana tidak akan berjalan,” ungkapnya.
Ia juga mengeluhkan minimnya anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu. Alokasi dana pemerintah dinilai belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
Dalam kondisi tertentu, para kader bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan PMT.
Selain itu, persoalan insentif yang kecil dan pencairannya setiap tiga bulan sekali juga menjadi keluhan yang belum mendapatkan penyelesaian memadai.
Dorong Kolaborasi Pemprov dan Kabupaten/Kota
Merespons berbagai aspirasi tersebut, Sambirang mendorong pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota membangun skema rapulung atau kolaborasi untuk memperkuat kapasitas kader, meningkatkan insentif, serta memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan PKK dan Posyandu.
Menurutnya, persoalan yang disampaikan para kader tidak bisa dipandang sebagai keluhan individual. Sebab, aspirasi serupa muncul hampir di seluruh titik pelaksanaan reses.
“Ini bukan sekadar keluhan individual, tetapi menunjukkan adanya kebutuhan pembenahan yang lebih sistematis. Sudah waktunya pemerintah memberikan perhatian yang lebih proporsional kepada kader Posyandu,” tandasnya.
Ia berharap pengabdian para kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan dasar masyarakat tidak terus berlangsung dalam keterbatasan. (Iba)
