DetikNTBCom – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) Syirajuddin menyoroti kebijakan kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) yang memberikan skorsing hingga drop out (dikeluarkan) ratusan mahasiswa.
Menurut Ketua Komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini mendesak pihak kampus untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Sebab katanya tidak mungkin mahasiswa tersebut bisa mengerjakan hal itu jika tidak ada arahan dari orang dalam seperti oknum pejabat di kampus hingga pihak bank itu sendiri.
“Saya minta pihak kampus untuk bertanggung jawab. mencari win win solution, bukan langsung memberikan skorsing kepada para mahasiswa yang menjadi korban dari sejumlah oknum mahasiswa itu. Kasihan masa depan ratusan mahasiswa itu,” kata anggota dewan dari Dapil Bima Dompu ini, Minggu 16 April 2023.
Pihaknya menduka kuat, ini murni kesalahan sistem yang tidak terintegrasi. Harusnya setelah mahasiswa melakukan pembayaran resmi di bank maka harusnya otomatis teringrasi di kampus itu sendiri.
“Saya menduga kuat ada permainan kampus dan pihak bank atas persoalan ini, sehingga perlu dibuka. Saya juga mendorong para korban untuk melaporkan peristiwa itu kepada APH,” desak pria kelahiran Dompu ini.
Syirajuddin menyayangkan Surat Keputusan Rektor UMMAT tertanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Klarifikasi Pelanggaran Pemalsuan Slip Pembayaran SPP di Universitas Muhammadiyah Mataram yang menskorsing hingga mengeluarkan ratusan mahasiswa tersebut.
“Jangan semuanya dibebankan kepada mahasiswa. Saya minta SK itu ditinjau kembali untuk dicarikan solusi terbaik dengan tidak merugikan mahasiswa yang menjadi korban itu,” katanya. (Red)
