Beranda blog Halaman 3

Tersangka mantan Kadistan Bima belum ditahan

0
Kasat Reskrim Polres Bima Adhar S.Sos (Ist)

Bima (Detikntbcom),- Mantan kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima resmi Ir. Tayeb ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bima.

Penetapan tersangka itu digelar oleh Polres Bima pada, 2 Juni 2020 awal bulan ni.

“Belum ditahan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bima Adhar kemarin.

Adhar tidak merinci kenapa tersangka belum ditahan pasca ditetapkan tersangka.

Untuk diketahui, Tayeb ditetapkan tersangka atas kasus sarana produksi program cetak sawah baru dilanjutkan program bantuan pemerintah dengan anggaran bersumber dari APBN melalui Dirjen PSP Kementrian Pertanian RI.

Program cetak sawah baru tersebut dieksekusi pada 2015 dan 2016. Hingga ditemukan ada penyelewengan uang negara atas pengerjaan proyek jumbo itu. (Iba)

Kapolda NTB nilai Ponpes Nurul Hakim paling taat Prokes

0
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama istri, Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal, Sekda Lobar, Baihaqi dan para alumni serta Tuan Guru saat menghadiri acara halal bihalal Alumni pondok pesantren Nurul Hakim yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Nurul Hakim (IKAPPNH)

Lombok Barat (Detikntbcom),- Alumni pondok pesantren Nurul Hakim yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Nurul Hakim (IKAPPNH), sukses menggelar acara halal bihalal secara offline maupun online bersama dengan para alumni yang ada di seluruh wilayah di Indonesia maupun yang ada di luar negeri.

Secara offline halal bi halal, digelar dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang sangat ketat. Dimana pusat kegiatan yang dilakukan di Masjid Firdaus Ponpes Nurul Hakim, membatasi jumlah peserta yang boleh masuk di dalam masjid, Minggu (6/6/2021).

Kegiatan halal bi halal dihadiri langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama istri, Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal, Sekda Lobar, Baihaqi dan para alumni serta Tuan Guru.

Dalam sambutan halal bihalal, Kapolda NTB mengatakan kalau Ponpes Nurul Hakim adalah Ponpes yang paling taat protokol kesehatan. “Ponpes Nurul Hakim yang paling taat Prokes,” kata Kapolda.

Ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan dari semua pintu masuk sudah menerapkan Prokes, dan jumlah kehadiran para alumni juga dibatasi. Begitu juga di lokasi acara peserta menggunakan masker dan menjaga jarak, yang semua telah diatur oleh panitia pelaksana.

Iqbal berharap, melalui momentum halal bi halal ini bisa semakin memperkuat persaudaraan dan menjalin silaturahmi antar semua umat Islam. Sehingga bisa menciptakan kondusifitas daerah atau NTB yang aman dan tentram. “Kita sama-sama berdoa agar wilayah hukum NTB tetap kondusif,” harapnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Gubernur NTB bahwa acara digelar dengan Prokes yang ketat, sekaligus memberikan apresiasi atas penerapan Prokes di Ponpes Nurul Hakim.

Ia melihat para alumni Ponpes Nurul Hakim sudah tersebar dimana-mana, dan sudah memiliki peran untuk memajukan ummat. Gubernur berharap ke depannya ada alumni dari Nurul Hakim yang menjadi kepala daerah, karena untuk anggota DPRD sudah ada. “Mudahan nanti ada alumni Nurul Hakim jadi Bupati,” doa Gubernur.

Ponpes Nurul hakim kini sudah berusia 73 tahun, sejak resmi berdiri tahun 1948 silam. Dari awalnya luas lahan 6 are, kini sudah menjadi 9 hektar.
Demikian lulusan Nurul Hakim juga sudah menyebar kemana-mana, bahkan sudah menyapa dunia. Karena tersebar di berbagai belahan dunia, seperti di Timur Tengah dan negara-negara di dunia lainnya.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan Ponpes Nurul Hakim, TGH Muharar Mahfuz, mengatakan, jumlah santri dan mahasiswa Ponpes Nurul Hakim saat ini berjumlah lima ribuan lebih. Sehingga dalam setiap acara pastinya selalu ramai, karena semua santri dan mahasiswa hadir.

Namun dalam halal bi halal kali ini, panitia bisa mengatur dan membatasi. Para santri bisa mengikuti kegiatan dari ruang asrama mereka masing-masing, melalui saluran online yang sudah disiapkan.Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga Prokes dan untuk memutus penyebaran Covid-19.

“Karena Covid, kita harus mengatur kehadiran para alumni dan santri,” terangnya.

Setelah acara, Ketua panitia halal bihalal, Karman BM pada wartawan menjelaskan bahwa rangkian kegiatan ini dilakukan selama 2 hari, setelah halal bihalal, dan besok ada seminar Internasional di Ponpes Nurul Hakim, secara Hybrid dan live di platforn media sosial.

Menghadirkan pembicara seperti Muhammad Syaroni Rofii, Ph.D (Dosen SKSG Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Alumni Marmara University Turki, Dr. Mohammad Mohiuddin (Mahi) -Founder Chairman, Global Philanthropic Planet (GPP) Foundation -Advisor, Islamic Economics Association, Kuwait University,  Tokoh Muda Palestina, CEO Palestinian Cultural Organization Malaysia  dan Dr. Ahmad musaddad, alumni NH, tinggal di Makkah.

Aktifis kepemudaan itu berharap acara Halal Bihalal dan seminar internasional ini dapat menambah ikatan kekerabatan sesama alumni nulul hakim. (Iba)

Pembangunan bandara Kiantar KSB ditolak, dinilai rugikan lahan pertanian

0
Direktur Logis NTB Fihiruddin berlatar bandara Kiantar KSB

Mataram (Detikntbcom),- Lombok Global Institut (Logis) NTB menolak pembangunan bandara udara di Kiantar, Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Logis NTB, lahan di Kiantar adalah lahan produktif untuk pertanian jagung.

“Kasihan dong para pemilik lahan di sana (Kiantar, Red) kalau Pemerintah KSB memaksakan diri membangun bandara di sana. Akan kemana petani di Kiantar kalau itu dijadikan bandara,” kata Direktur Logis, Fihiruddin, di Mataram, Senin (7/6/2021).

Fihiruddin menyarankan, dari pada membangun bandara baru yang belum tentu mendatangkan manfaat lebih untuk masyarakat Kiantar, akan lebih bagus jika Pemerintah KSB memanfaatkan bandara yang sudah dibangun sebelumnya, yaitu bandar udara di Sekongkang.

“Pemerintah KSB lebih baik memaksimalkan bandara di Sekongkang. Itu saja dimaksimalkan dulu peruntukannya. Jadi jangan tergesa-gesa hanya karena kepentingan segelintir orang, lalu mengabaikan kebaikan untuk orang banyak, khususnya para pemilik lahan di Kiantar yang mau dipaksa menjual tanah mereka untuk pembangunan bandara baru,” tegas Fihiruddin.

Sebelumnya, seperti dilansir sebuah media online, sejumlah anggota Komisi III DPRD Sumbawa Barat juga menegaskan agar pemerintah segera mengusulkan uji akademik kembali atas rencana pembangunan bandara di Desa Kiantar.

Anggota Komisi III, Ahmad, S.Ag, misalnya. Ia menegaskan usulan terhadap uji akademik soal bandara itu, muncul setelah hasil konsultasi dan klarifikasi pihaknya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB. Sebab, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NTB belum disahkan.

“RTRW Provinsi belum disahkan ternyata. Rencana Bandara Kiantar memang sudah masuk dalam draf RTRW Provinsi, tapi muncul polemik menyusul banyak sekali perubahan undang undang. Salah satunya undang undang cipta kerja. Jadi RTRW tertunda. Pemerintah gak boleh eksekusi karena bertentangan dengan RTRW Provinsi yang belum disahkan,” jelasnya.

Anggota Komisi III lainnya, Sudarli, S.Pd, mengingatkan banyak pihak termasuk pemerintah untuk melakukan kajian yang komprehensif, agar tidak terjadi masalah aturan dan aset-aset tidak berfungsi dengan baik. Seperti Bandara Sekongkang, pelabuhan Lalar. Meskipun Bandara Kiantar sumber anggarannya bukan dari APBD.

Sudarli yang juga Wakil Ketua Komisi III, menegaskan kembali bahwa dalam waktu dekat komisi akan melakukan RDP dengan mitra kerja. Baik Dinas PUPRP Bidang Tata Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.

Rencana soal pembangunan bandara di Kiantar, memang menuai pro dan kontra. Masyarakat Desa Kiantar tidak seluruhnya satu suara soal bandara itu. Terutama dari para pemilik lahan, yang rata-rata menolak menjual tanah mereka untuk dijadikan bandara. Mereka menegaskan tidak akan menjual tanah mereka, berapapun harganya.

Pemerintah KSB juga disebut kurang melakukan sosialisasi atas rencana pembangunan bandara tersebut. Sehingga warga Kiantar pemilik sah lahan dibuat kaget ketika tanah mereka mau dijadikan area pembangunan bandara. Mereka jelas menolak menjual tanahnya, karena merupakan warisan leluhur mereka dan juga merupakan lahan produktif. (Iba)

Hutan Sumbawa Barat harus dijaga untuk anak cucu

0
Kepala Balai KPH Sejorong Mataiyang, Syahril, SH

Sumbawa Barat (Detikntbcom),- Kondisi Hutan di wilayah Provinsi NTB di beberapa wilayah cukup memprihatinkan, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Sumbawa barat.

Meskipun tingkat gangguan keamanan kawasan hutanya tidak terlalu tinggi, namun harus tetap diwaspadai agar kawasan hutan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya pada wilayah pengelolaan BKPH Sejorong Mataiyang, terhindar dari ulah oknum yang merambah serta merusak hutan secara liar dan jauh dari rasa empati serta tidak peduli bagaimana menjaga hutan agar tetap lestari dan tidak kehilangan fungsinya.

Hal tersebut Disampaikan Kepala Balai KPH Sejorong Mataiyang, Syahril, SH., di tengan kesibukannya saat meninjau langsung aktifitas jajarannya di wilayah Resort Pengelolaan Hutan Tatar (RPH Tatar) Desa Talonang Sekongkang Sumbawa Barat, Minggu (6/6/2021).

Selain itu, menurut orang nomer satu di lingkup Balai KPH Sejorong Mataiyang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang memiliki tanggungjawab menjaga dan mengelola kawasan hutan di Wilayah KS.

Selain itu juga, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Tana Pariri Lema Bariri untuk menjaga kawasan hutan yang ada, agar manfaat hutan yang salah satunya untuk serapan air.

“Karena pohon yang tumbuh di sekitar juga untuk mencegah terjadinya bencana baik banjir, longsor, kekeringan serta punahnya habitat hewan yang ada disekitar hutan,” katanya.

Dijelaskan pria kelahiran Jereweh Sumbawa Barat ini, dengan menjaga kelestarian hutan berarti telah menyiapkan warisan yang tak ternilai harganya untuk generasi yang akan datang.

“Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kepedulian kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan serta mengembalikan fungsi hutan,” harapnya.

Selain menjaga dan meningkatkan fungsi ekologi untuk lingkungan, pemerintah juga tidak menutup mata agar kawasan hutan juga bisa memberi manfaat ekonomis, khususnya bagi masyarakat disekitar kawasan hutan.

Melalui regulasi dan kebijakan yang ada, pemerintah telah memberi ruang agar manfaat hutan dapat memberi dampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa skema pengelolaan.

“Salah satunya adalah skema kemitraan, dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam mengelolan kawasan hutan bersama KPH dengan tetap mengedepankan azas manfaat dan lestari,” paparnya. (Iba)

Soal adendum dengan GTI, Pemprov NTB diminta tak putuskan sepihak

0
anggota gabungan Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (FBPNR) dari PDI Perjuangan Ruslan Turmudzi

Mataram (Detikntbcom),- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dalam memutuskan opsi adendum untuk dijadikan acuan perbaharui ulang kontrak dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) melibatkan DPRD.

“Tentunya keputusan yang diambil oleh DPRD NTB yang memutuskan kontrak harus juga dibahas oleh eksekutif. Apakah dilanjutkan rekomendasi DPRD atau ada solusi lain,” kata anggota Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (FBPNR) dari PDI Perjuangan Ruslan Turmudzi, Senin (7/6) di Mataram.

Oleh karena itu katanya harus melakukan rapat kerja bersama DPRD NTB dan Pemprov. Apakah Gubernur mengundang DPRD ataukah DPRD mengundang Pemerintah. Dan ini harus disuarakan dan dibicarakan dengan pimpinan DPRD karena pimpinan sebagai juru bicara.

“Semuanya tujuannya baik, bagaimana aset itu kita dapatkan kemudian untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi konsep yang kita tawarkan itu adalah bagaimana musyawarah mufakat antara DPRD dengan Pemprov,” ujarnya.

Menurut Ruslan, rekomendasi atau pun keputusan DPRD tidak bersifat final dan mengikat. Karena menurutnya karena penyelenggaran pemerintah daerah itu adalah eksekutif dan legislatif.

“Rekomendasi di DPR itu tidak mengikat dan bersifat final, karena penyelenggaran keputusan sebuah daerah itu kan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif,” katanya.

Soal perbedaan pendapat di tubuh DPRD NTB menurutnya hal yang biasa. Pihaknya memberikan contoh ketika pembahasan APBD di paripurna bisa berubah melalui re-focusing. Bisa dilakukan dengan peraturan sendiri seperti dibuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Saya berharap pemerintah tidak jalan sendiri dalam memutuskan adendum tersebut tetapi melibatkan juga DPRD NTB,” harapnya. (Iba)

PKS NTB siapkan opsi jika Zul-Rohmi ‘bercerai’

0
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS NTB yang juga ketua Komisi I DPRD NTB Sambirang Ahmadi

Mataram (Detikntbcom),- Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2024-2029 masih tersisa tiga tahun. Namun suasana politik Pilkada semakin riuh.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiapkan sejumlah kemungkinan dan opsi jika pasangan Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) yang sekarang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ‘bercerai’ dalam arti berpisah.

Menurut Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS NTB Sambirang Ahmadi, akan berkomitmen merekomendasikan pasangan Zul-Rohmi jilid II sebagai opsi pertama.

“Saya kira mereka harus melanjutkan program-program yang belum terselesaikan pada jilid pertama. Tentu sangat diuntungkan jika berpasangan lagi karena di jilid II karena mereka tidak lagi mendesain program baru. Mereka harus melanjutkan yang sudah ada. Itu opsi pertama,” ujar Ketua Komisi III tersebut, Senin (7/6) di ruang Fraksi PKS.

Namun jika Wakil Gubernur NTB tersebut tidak mau lagi berpasangan dengan Zulkieflimanysah maka akan membuka sejumlah opsi lanjutan.

Sejumlah opsi tersebut yaitu Zulkieflimansyah berpasangan dengan Mantan Bupati Lombok Tengah Suhaili Fadhil Tohir dan opsi kedua berpasangan dengan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi.

Menurutnya, basis elektoral di NTB dengan basis terbesar diduduki dua daerah yakni Lombok Timur dan Lombok Tengah.

“Karena formasi kepemimpinan di NTB ini dan basis elektoral yang sangat besar untuk itu kan Lombok Timur dan Lombok Tengah,” terangnya.

Lalu bagaimana Zulkieflimanysah mau nyapres, menurut Sambirang itu persoalan berbeda, karena Pilpres dan Pileg digelar dalam waktu yang berbeda.

“Saya kira ga masalah karena bab nya berbeda. Bab Pileg dan Pilpres kan bulan februari, sementara Pilkada ini bulan november. Kalau beliau berwana nyapres ga masalah. Itu haknya sama dengan pak Anis sama dengan tokoh politisi yang lain. Itu ga masalah,” tegasnya.

Kemudian untuk Pilkada Kabupaten dan Kota, PKS NTB juga sudah merekomendasikan dan menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi calon Bupati dan Walikota.

“Pak Abdul Hadi di Lombok Timur, pak Syamsuddin di Kota Bima kemudian ibu Nurul Adha Insya Allah untuk Lombok Barat. Itu sementara yang kita sudah siapkan. Yang kabupaten lainnya sedang berproses,” terangnya. (Iba)

Ungkap mafia tanah di Gili Sudak libatkan pejabat Lobar, Polda NTB diapresiasi

0
Sejumlah penasehat Hukum Debora Sutanto pemilik tanah di Gili Sudak Sekotong Lombok Barat usai menyambangi Mapolda NTB Jumat kemarin

Mataram (Detikntbcom),- Polda NTB kembali mengungkap kasus penipuan dan penjualan tanah berlokasi di Gili Sudak Sekotong Lombok Barat sebanyak 9.848 M2 dari 6,37 Ha keseluruhan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut setelah sebelumnya mengungkap juga kasus tanah melihatkan oknum akta notaris di Lombok Tengah.

Dari pengungkapan kasus tersebut dua orang sudah ditetapkan tersangka, salah satunya ASN yakni mantan Kabid di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat yaitu LS (49) dan MM (59) warga Lombok Barat yang mengkalim punya lahan tersebut.

Modusnya, LS sebagai salah satu pejabat Pemda Lombok Barat, diminta oleh MM untuk mengubah PBB dan SPPT dari milik Debora Sutanto menggabungkannya dengan tanah 6,37 Ha.

Atas perbuatannya tersebut LM dan MM ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB dan segera akan ditahan. Surat pemanggilan sebagai tersangka sudah disampaikan ke kedua tersangka.

Panit I Subdit II Ditreskrimmum Polda NTB Ipda Rusdin saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jumat (4/6) kemarin

“Ya betul sudah ditetapkan tersangka dua orang,” kata Dirreskrimmum Polda NTB, Hari Brata melalui Panit I Subdit II Ipda Rusdin saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jumat (4/6) kemarin.

Dari hasil gelar perkara, jelas Hari, kedua tersangka terindikasi melakukan pemufakatan jahat yakni mengklaim tanah milik orang lain dengan modus penerbitan SPPT ganda atas lahan tersebut.

Atas penetapan tersebut, penasehat hukum pemilik tanah Debora Sutanto yakni Hendra Prawira Sanjaya didampingi Ery Kertanegara, Choirul dan kawan-kawannya bersama rekannya mengapresiasi Kapolda NTB serta jajaran Ditreskrimmum.

Ery menilai Polda NTB khususnya Dirkrimmum Hari Brata telah bekerja maksimal dan transparan atas penyidikan dan penyelidikan atas kasus pemalsuan dokumen tersebut.

“Kami sangat apresiased atas kinerja Polda NTB khususnya pak Dirkrimmum Polda NTB bapak Hari Brata. Kami sangat bangga kepada jajaran Polda NTB,” ujarnya berdialog dengan jajaran Ditreskrimmum Polda NTB. (Iba)

Dewan NTB bakal berjihad dan tidak akan mundur melawan GTI dan Pemprov

0
Anggota DPRD NTB juga Sekretaris Fraksi Gerindra Sudirsah Sujanto (Ist)

Mataram (Detikntbcom),- Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) tampaknya semakin kencang arus perlawanannya terhadap kebijakan Gubernur soal keputusan adendum yang bakal diambil atas pengelolaan aset tanah oleh PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Aset tanah Pemprov seluas 65 Ha yang dikelola GTI berlokasi di Gili Trawangan Lombok Utara sejak tahun 1995 hingga 2026 tersebut dinilai oleh wakil rakyat dari Fraksi Gerindra Sudirsah Sujanto tersebut ditelantarkan dan tidak berkontribusi bagi PAD Pemprov.

Menurutnya, hampir setahun proses pertimbangan, kajian dan observasi dilakukan Gubernur dan tim untuk bersikap terhadap GTI. Namun endingnya bukannya baik dan bermanfaat yang diperoleh masyarakat tapi mudharat yang didapat atas putusan akhir terhadap penelantaran itu.

“Tak terhitung berapa kali saya dan sejumlah pihak waras yang menunjukkan fakta membawakan kondisi empiris betapa lacurnya daerah dan masyarakat atas kerugian yang diakibatkan oleh GTI (Berdasarkan temuan KPK dan hasil kajian jujur berbagai pihak). Namun memang Gubernur ini seperti orang dalam kebingungan, malas mendengar, enggan menerima masukan yang rasional,” kata Sudirsah, Kamis (4/6) kemarin.

Sudirsah membeberkan, hasil investigasi KPK menemukan triliunan rupiah kerugian negara di lahan yang di kelola PT GTI. Menurut dia bisa dilihat secara langsung tidak satu pun poin kontrak yang dipenuhi GTI di Trawangan dan itu berlangsung puluhan tahun bahkan sejak kontrak di keluarkan tahun 1995 silam.

“Mungkin karena gubernur ini bukan orang NTB tulen, sehingga tidak bisa merasakan derita rakyat. Wacana pemutusan kontrak GTI yang justru diinisiasi oleh gubernur, malah akhirnya hanya isapan jempol dan parahnya menjadi pemberi harapan palsu yang kemudian tersisa hanya janji kosong. Hanya karena ambisinya yang ingin memuliakan investasi,” sindirnya.

Sebagai rakyat dan kebetulan wakil rakyat Gumi Dayan Gunung (Lombok Utara) dimana lokasi aset Pemprov yang dikontrak GTI, dirinya merasa prihatin dengan sikap politik dan keputusan gubernur. Dirinya membayangkan lebih dari setengah masa ke kepemimpinannya, tidak banyak prestasi fundamental yang bisa dicapai.

“Malah sebaliknya yang mulia pak gubernur nampak lemah di depan pengusaha dan berakhir dipecundangi,” katanya.

Dirinya juga menilai, Gubernur NTB akhirnya menyatakan akan memberi mengadendum bersama GTI untuk kesekian kalinya. Ia menyebut konsorsium tersebut antah berantah yang nyata-nyata tidak pernah memuliakan perjanjian dan kepercayaan pemerintah.

Tentu sambungnya, sangat bijak jika mengikuti konsep Presiden Jokowi yang memuliakan investasi. Namun, presiden secara tegas memberlakukan itu untuk investasi yang menghasilkan keuntungan dan kemanfaatan bagi negara dan rakyat. “Ini gubernur NTB malah tidak bisa melihat dan membedakan investor yang layak dimuliakan dengan investor yang memudharatkan,” sindirnya lagi.

Dalam konteks status quo lanjutnya, yang menjadi phobia gubernur, sesungguhnya jauh lebih baik tanah 65 hektar di Gili Trawangan berstatus quo selama 5-6 tahun ke depan, dibanding memperpanjang kontrak yang sudah pasti merugikan daerah jika terus membiarkan GTI menguasai tanah negara potensial itu.

“Status quo, selama itu tidak terasa lama, karena begitu selesai status quo, pemprov dan rakyat secara merdeka dan leluasa mengelola hal miliknya selama dan terlepas dari jeratan kontrak palsu,” tegasnya.

Gubernur katanya mesti menyadari, keputusannya memberi waktu lagi untuk GTI akan memperpanjang derita Gili Trawangan hingga nanti tiba saatnya gubernur ini lengser dari kekuasan. Dan ini tentu makin menambah daftar panjang sejarah gubernur NTB yang justru menyengsarakan rakyat di daerah tersebut.

“Kami sekali lagi tentu makin merasa sedih dan miris karena perjuangan rakyat makin jauh berhasil. Secara personil, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Namun secara kelembagaan, kami Fraksi Gerindra bersama para pejuang dari partai rakyat lainnya di Udayana tetap akan berjihad tak akan mundur melawan (ketidakmengertian) penguasa ini melalui hak Interpelasi kami yang melekat selaku legislator,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah memilih opsi untuk adendum dengan PT GTI dengan berbagai pertimbangan dan kajian hukum yang matang melibatkan, Kejagung, BPK, KPK, Kejaksaan Tinggi NTB serta berbagai pihak.

Rencana adendum tersebut akan dilaksanakan Minggu depan dengan sejumlah poin yang belum diungkap. (Iba)

Bappenas bersama ICCTF danai 2 juta dolar untuk Konservasi terumbu karang di NTB

0
Direktur Kelautan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Sri Yanti JS bersama Direktur Indonesian Executive Director Climate Change Trust Fund (EICCTF) Dr. Tonny Wagey saat menggelar konferensi pers pada acara entry meeting COREMAP-CTI, di Lombok Barat, Jumat (5/6)

Mataram (Detikntbcom),- Non Government Organization (NGO) dari Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama dengan Kementerian Perencanaan PPN/ Bappenas RI dalam rangka mengelola dan melestarikan terumbu karang yang ada di dua Gili di Nusa Tenggara Barat.

Dana yang digelontorkan sebanyak USD 2 juta tersebut dibagi dalam dua program, yaitu program pelestarian terumbu karang di Gili Matra yang berlokasi di Sekotong Lombok Barat sebanyak USD 1,282 juta dan Gili Balu di Kabupaten Sumbawa Barat senilai USD 985.352 ribu.

Proyek yang bakal berakhir hingga Desember 2022 tersebut menurut Direktur Kelautan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Sri Yanti JS, menerangkan bahwa pada tahun 2019 Bappenas melalui ICCTF telah dipercaya untuk mengelola proyek COREMAP-CTI dengan pendanaan hibah yang berasal dari Global Environment Facility (GEF) disalurkan melalui Asian Development Bank dan World Bank.

Latar belakang pelaksanaan Cormap-CTI dengan dana hibah dari ADB menurut Yanti, di antaranya adalah target untuk mencapai 10% Kawasan Konservasi Perairan (KKP) pada tahun 2030, meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Lesser Sunda, khususnya Nusa Penida di Bali, Gili Matra dan Gili Balu di Nusa Tenggara Barat.

“Serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan,” jelasnya saat konferensi pers terkait entry meeting Coremap-CTI Asian Development Bank di Nusa Tenggara Barat bertajuk Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Pemanfaatan Kelanjutan yang digelar oleh Kementerian PPN/ Bappenas, Jumat (4/6) di Lombok Barat yang dihadiri sejumlah piha terkait.

Pihaknya berkomitmen untuk mendukung pelestarian terumbu karang yang dilakukan oleh Pemda Lombok Barat dan Pemprov NTB.

Sementara Direktur Indonesian Executive Director Climate Change Trust Fund (EICCTF) Dr. Tonny Wagey berharap, adanya konservasi terumbu karang di dua Gili tersebut bisa dijadikan pilot project atau percontohan bagi semua pihak termasuk di negara-negara di dunia.

“Kami berharap bisa menjadi contoh bagi daerah yang lain termasuk dunia,” ujarnya.

Sementara mewakili Sekda NTB Ir Azhar menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB juga mendukung pencapaian program nasional penetapan kawasan konservasi seluas 20 juta Ha pada tahun 2020 dan 30 juta ha pada tahun 2030.

“Komitmen itu ditunjukan dengan mengalokasikan 341.641,45 ha wilayah perairan NTB sebagai Kawasan Konservasi Daerah (KKD),” tegasnya. (Iba)

Pemprov dan DPRD NTB dinilai tak punya kehormatan dan wibawa diobok-obok GTI

0
Ketua Komisi I DPRD NTB Syirajuddin

Mataram (Detikntbcom),- DPRD NTB merespon atas putusan yang bakal diambil oleh pemerintah dengan perbaharui kontrak (adendum) dengan pihak PT Gili Trawangan Indah atas pengelolaan aset 65 Ha di Gili Trawangan Lombok Utara.

Ketua Komisi I DPRD NTB Syirajuddin menilai keputusan adendum tersebut dinilai mengobok-obok kehormatan dan wibawa lembaga DPRD NTB dan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Karena dianggap GTI wanprestasi.

Persoalan kontrak GTI kata Syirajuddin, bukan hanya dari perspektif ekonomi dan pendapatan tapi yang lebih utama adalah itikad baik dari GTI yang tidak serius dann telah menelantarkan asset Pemprov dengan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam kontrak produksi (wanprestasi).

“Di samping itu terlalu naif sekelas pihak swasta seperti PT GTI yang mengobok-obok kewibawaan dan kehormatan institusi negara (Pemprov dan DPRD) dalam hal pengelolaan asset daerah,” ujar Dae Syiraj sapaannya, Kamis (3/6) di Mataram.

Menurut hematnya, lebih baik Pemprov menghadapi upaya hukum yang akan dilakukan PT GTI atas pemutusan kontrak dan tidak masalah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyelesaian proses dan di-status quo-kan dari pada kewibawaan dan kehormatan pemerintah dan masyarakat dipermainkan.

“Kami sarankan agar pemprov melihat dan mengkaji persoalan pengelolaan lahan oleh GTI ini secara komprehensif dan holistik bukan parsial hanya dari aspek ekonomi semata (untung rugi) tapi kehormatan dan kewibawaan pemerintah dan masyarakat perlu kita jaga bersama,” sarannya.

Keputusan Pemprov tersebut juga dinilai terlalu tendensius dan diduga ada rasa takut yang berlebihan serta khawatir dengan orang GTI.

“Pemprov tidak punya nyali dengan menggunakan alibi yang tidak realistis dan konstruktif,” kata politisi PPP ini.

Oleh karena itu, dirinya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD NTB yang melekat dalam dirinya termasuk hak interpelasi mendukung upaya sejumlah anggota DPRD lain untuk melakukan interplasi.

“Untuk itu saya turut dukung dan dorong agar bisa dilaksanakan interpelasi terkait kontrak GTI. Untuk sikap fraksi PPP dipersilahkan untuk minta pernyataan ketua fraksi,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD NTB dari berbagai fraksi yaitu Gerindra, PAN, Demokrat dan PDI Perjuangan akan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur NTB.

“Jadi selama itu tidak ada ketegasan dan masih terkatung-katung, interpelasi itu tetap akan jalan,” tegas Sudirsah Sujanto belum lama ini.

Gubernur sebelumnya memilih opsi untuk memutuskan kontraknya, namun itu katanya belum ada kajian dari berbagai pihak terkait hingga meminta kajian dari Kejaksaan Agung, BPK, Kejati NTB, KPK dan biro hukum Pemprov NTB hingga berkesimpulan untuk memilih adendum. (Iba)

Recent Articles

Trending Now

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.