Beranda Breaking News Gubernur tak takut dewan NTB gunakan hak interpelasi soal GTI

Gubernur tak takut dewan NTB gunakan hak interpelasi soal GTI

368
0
Gubernur NTB Zulkieflimansayh saat menggelar konferensi pers soal aset yang diduga ditelantarkan oleh PT GTI di Gili Trawangan, Kamis (3/6) di Mataram

Mataram (Detikntbcom),- Pemerintah Provinsi NTB sepakat untuk memperbaharui (adendum) kontrak pengelolaan aset Pemprov seluas 65 ha dengan PT Gili Trawangan Indah Indah (GTI) yang berlokasi di Gili Trawangan Lombok Utara sejak penandatanganan kontrak selama 30 tahun dari tahun 1996 hingga 2026.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) pada 2020 tahun lalu mengeluarkan rekomendasi kepada Pemprov NTB untuk memutuskan kontraknya dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) atas pengelolaan aset Pemprov di Gili Trawangan karena dugaan wanprestasi.

Hingga wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra dan sejumlah fraksi lainnya mengancam bakal menggunakan hak interpelasinya terhadap kasus GTI tersebut.

“Rekomendasi DPRD tidak dihargai dan terkesan main-main Pemprov itu,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra, Sudirsah Sujanto belum lama ini.

“Yang meragukan silahkan, yang pasti kami anggota DPR punya hak untuk itu (menggunakan hak interpelasi). Dan kami tengah melakukan komunikasi terhadap sejumlah anggota fraksi yang lain. Karena prosesnya panjang. Yang pasti kami akan melakukannya,” tegasnya.

Merespon hal itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam konferensi persnya bersama Kajati Tomo Sitepu dan sejumlah pihak terkait pada, Kamis (3/6) menegaskan bahwa hak interpelasi itu sesuatu yang biasa yang tidak perlu ditakutkan karena dirinya berpengalaman di DPR RI tiga periode.

“Saya inikan kebetulan mantan anggota DPR RI tiga periode, interplasi itu sesuatu hal yang bukan ditakuti. Anggota DPR itu punya hak untuk menggunakan interpelasi atau mendengar keterangan sebenarnya. Dan kalau pun ada interplasi apa yang saya sampaikan tidak beda jauh apa yang saya sampaikan sekarang,” katanya.

Kecuali yang ditakutkan oleh dirinya adalah jika ada motif-motif tertentu yang membuatnya khawatir untuk memutuskan kontrak tersebut.

Dirinya menegaskan, tanpa beban apapun merespon interplasi tersebut. Karena menurutnya, jika keputusannya memutus kontrak dengan GTI kemudian digugat dan gugatannya membutuhkan waktu yang lama sementara kontrak dengan perusahaan tersebut hingga 2026 maka kita tidak dapat apa-apa.

“Setelah mendengar masukan dari pak Kajati lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya (maka diputus adendum). Kan kita ga boleh keras kepala karena hanya ingin jadi peristiwa politik saja tapi apa yang didapat oleh daerah kita,” tegasnya.

Sementara menurut Kajati NTB Tomo dalam keterangannya memutuskan untuk melakukan adendum atas saran dan pendapat dari BPK, KPK, Kejagung dan pihak terkait lainnya.

“Tetapi yang penting kita ingat berdasarkan putusan dan diskusi dengan KPK, BPK, ijin Kemendagri semuanya mendukung untuk dilakukan adendum. Jadi sesuai dengan apa yang kita sepakati saat ini,” tegas Tomo.

Sebelumnya, Tomo menyampaikan jika dilakukan pemutusan kontrak maka lebih banyak mudaratnya daripada adendum.

Untuk diketahui, adendum tersebut akan dilakukan Minggu depan. Dengan memastikan bahwa PT GTI itu punya dana untuk mengelola daerah pariwisata dunia yang ada di Gili Trawangan tersebut. (Iba)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here