Beranda Breaking News Akademisi diminta turun riset jelang rotasi mutasi ASN Bima

Akademisi diminta turun riset jelang rotasi mutasi ASN Bima

191
0
Sejumlah pembicara pada dialog yang digagas Pusaran NTB di Mataram, Sabtu kemarin

Mataram (Detikntbcom),- Gelombang pro dan kontra terkait dilaksanakannya proses mutasi jabatan pada sejumlah tingakatan lingkup Pemda Bima pada Oktober mendatang.

Kekhawatiran dari aturan soal mutasi dan status ASN dijadikan alat balas dendam oleh bupati dan wakil bupati (Hj. Indah Damayanti Putri dan H.M. Dahlan) untuk memberangus pihak yang tidak mendukungnya saat Pilkada Bima kemarin berlangsung.

Joni Junaidi mengatakan, jika proses pelaksanaan mutasi pada Oktober mendatang, ditunggangi balas dendam politik efek dari Pilkada Bima kemarin. Bisa mendegradasi wibawa pemerintah di mata publik. berpotensi memantik kian meningkatnya gejolak di tengah masyarakat Bima.

“Diskusi terbuka yang kami gagas, bukan dilatari perasaan benci atau tidak suka pada Bupati dan Wakil Bupati Bima. Melainkan, lewat forum ilmiah dengan kekayaan intelektual yang beragam, melahirkan jiwa kritis dengan solusi membangun,” ujarnya.

Forum tersebut katanya, merupakan panggilan jiwa, bentuk pengabdian serta ungkapan cinta untuk tanah kelahiran.

Suaib Quri, SH.I Ketua Komisi Informasi NTB mengatakan, elemen muda harus memiliki jiwa terkait persoalan daerah. Bukan saja polemik mutasi jabatan, tapi sederet persoalan lain.

“Program IDP_DAHLAN hanya manis diatas kertas, tapi tak berjalan maksimal, bahkan gagal,” kata Suaeb.

Tanpa menafikan keberhasilan lain yang mereka capai. Secara keseluruhan, jika dikuliti secara mendalam, program yang dicanangkan bupati dan waki bupati Bima, dinilai gagal. Hanya bertumpu pada bantuan dana pemerintah pusat, tak kreatif.

Dr. Sutarto, MP.d mengatakan, tak boleh secara serta merta menuding kalau mutasi jabatan yang akan di gelar pada Oktober nanti karena balas dendam. Untuk membuktikannya harus dilakukan riset dan kajian di lapangan oleh akademisi yang berkompeten pada soal riset.

“Mutasi jabatan, merupakan amanat undang undang sebagai bentuk penyegaran organisasi demi peningkatan dan perbaikan pelayanan pada masyarakat itu sendiri,” papar Calon Profesor Muda kelahiran Dompu ini.

Pihaknya mengajak semua pihak untuk berpikir positif, termasuk pemerintah dimana pun itu. Mutasi jabatan haruslah dilakukan sesuai mekanisme dan aturan. Termasuk latar belakang atau keahlian dari figur ASN yang nantinya menempati pos yang di percayakan.

Joni Syahrudin, SH mengapresiasi semangat dari para aktifis yang hadir pada diskusi yang digelar. Mahasiswa dan pemuda merupakan lokomotif penggerak, yang wajib hukumnya memelihara sikap kritis yang tentunya harus melahirkan solusi bersifat membangun untuk perbaikan daerah dan pemerintah.

“Kita sangat memahami, politik adalah balas jasa. Termasuk balas dendam. Sebagai rakyat Bima, menghimbau agar bupati dan wakil bupati bersikap negarawan dan bijak,” papar mantan aktifis pergerakan dan pimpinan media ini.

Ia juga menyarankan, tak boleh menyalahkan IDP-DAHLAN, jika pun persoalan tersebut dideteksi benar adanya. Persoalan ini kerap terjadi, juga akibat bisikan oknum tim sukses, karena sesuatu hal atau motif lainnya.

Forum terbuka yang digagas media online Pusaran NTB, pada Sabtu malam (18/6/2021). Mengangkat tema ‘Polemik Mutasi Jabatan Lingkup Pemda Bima, Benarkah Bermotif Politik Balas?’.

Dialog tersebut dihadiri puluhan peserta, baik dari pimpinan/pengurus organisasi kemahasiswaan., Ketua/pengurus lembaga kepemudaan. Juga dihadiri beberapa perwakilan pejabat Pemprov Dinas Kominfotik NTB. (Iba)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here