Mataram (Detikntbcom),- Pemerintah Provinsi NTB berencana mengajukan pinjaman kepada salah satu BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan sebesar Rp750 miliar rupiah untuk keberlangsungan pembangunan NTB ke depan.
Hal itu memantik reaksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Mataram untuk menggelar webinar dengan tajuk “Urgensi Utang Pemprov NTB di Tengah APBD Collaps’ pada, Rabu (10/8) malam di Mataram.
Webinar menghadirkan pembicara dari Asisten II Pemprov NTB Bidang ekonomi dan Pembangunan Ridwan Syah, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi dan Ekonom dari UIN Mataram Muhammad Salahuddin yang dimoderatori oleh Kabid Rispet HMI Cabang Mataram Fahri Rahman.
Asisten II Pemprov NTB Bidang ekonomi dan Pembangunan Ridwan Syah menjelaskan, rencana pinjaman tersebut untuk pembiayaan infrastruktur jalan yang menjadi amanat Perda 12 tahun 2019 yang yang masuk dalam RPJMD yaitu memastikan pembangunan jalan provinsi itu tetap terlaksana.
“Nilainya sekitar Rp250 miliar dari rencana pinajaman Rp750 miliar ke PT SMI itu,” jelasnya.
Yang kedua, peruntukannya adalah untuk mengembangkan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB yaitu pengembangan gedung trauma center dan pembangunan IGD terpadu sebesar Rp500 miliar.
Dan alasan yang paling penting ketiga adalah penyelenggaraan MotoGP 2022. Event tersebut harus menyediakan rumah sakit berstandar internasional.
“Jadi ini ibarat anak meminjam kepada ibunya. Jadi pemerintah Provinsi NTB meminjam kepada BUMN di bawah Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Sementara untuk pembayaran cicilannya, Ridwan Syah mengungkap sekitar Rp150-180 miliar per tahun selama delapan tahun di mulai tahun 2023.
Dana untuk pembayaran cicilan tersebut jelasnya, langsung dipotong oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
“Insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan menandatangani pinjaman ini dalam minggu ini antara pak gubernur, PT SMI dan Kementerian Keuangan bersamaan dengan provinsi lainnya di Indonesia,” jelasnya.
Ridwansyah juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada HMI Cabang Mataram di bawah Ketua Umum HMI Eko Saputra atas dialog tersebut, sehingga menjadi momentum bagi pemerintah provinsi NTB untuk menjelaskan kepada mahasiswa dan masyarakat luas.
Sementara, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi yang juga menjadi pembicara dalam webinar tersebut menjelaskan, bukan saja NTB yang mengajukan utang ke PT SMI melainkan banyak provinsi serta kabupaten dan kota lain di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah juga NTT.
Dengan kata lain ungkapnya, Provinsi NTB dipercaya oleh pemerintah untuk diberikan pinjaman tersebut. Bahkan ada daerah yang mengajukan namun tidak disetujui oleh pemerintah pusat.
“Jadi mereka berlomba untuk mengajukan pinjaman karena mereka membutuhkan. Bayangkan DKI saja yang APBD nya tinggi masih membutuhkan pinjaman,” jelas Ketua Umum PSSI NTB yang baru terpilih ini.
Mori menilai bahwa kebijakan Pemprov mengajukan pinjaman tersebut sangat wajar di tengah APBD NTB yang dinilai berat tersebut.
Untuk persetujuan lembaga DPRD sendiri, pihaknya meyakini akan menyetujui. Sebab menurutnya, sejauh ini unsur pimpinan fraksi tidak ada yang keberatan.
Sementara Ekonom UIN Mataram Muhammad Salahuddin menilai rencana pinjaman utang Pemprov NTB tersebut adalah wajar. Secara akademis menurutnya, pengajuan pinjaman tersebut tidak masalah asalkan dipergunakan untuk keberlangsungan pembangunan di NTB.
“Saya yakin pemerintah pusat menilai pemerintah provinsi NTB ini baik dilihat dari postur APBD-nya. Sehingga nantinya pemerintah pusat meyakini Pemprov NTB bisa dan mampu membayar utang tersebut,” jelas Wakil Dekan I FEBI UIN Mataram ini.
Sementara, Ketua Umum HMI Cabang Mataram Eko Saputra dalam closing statement (pernyataan penutupnya) menegaskan, hasil diskusi tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai bentuk dukungan terhadap rencana utang tersebut.
“Dari penjelasan utuh sejumlah pembicara itu baik dari pemerintah, DPRD dan ekonom maka kami simpulkan bahwa rencana pinjaman tersebut itu kami dukung. Sehingga bisa melanjutkan pembangunan NTB yang berkelanjutan tanpa hambatan,” tegas pria kelahiran NTT ini. (Iba)
