Gerindra ‘backup’ tersangka korupsi DKF Wabup KLU, Kejati NTB melempem?

Wakil Bupati KLU Danny Karter Febrianto baru-baru ini tengah menerima SK sebagai Ketua DPC Gerindra Lombok Utara dari Ketua DPD Gerindra NTB Ridwan Hidayat disaksikan Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) DPP Partai Gerindra Haji Bambang Kristiono (HBK) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI dapil Lombok. (Istimewa/Detikntbcom)

Mataram (Detikntbcom) – Kasus hukum yang menjerat Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto (DKF) atas dugaan korupsi pembangunan RSUD KLU dibackup oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Haji Bambang Kristiono (HBK) menegaskan, sepanjang belum adanya kekuatan hukum tetap dari pengadilan, selama itu pula partai Gerindra akan mendukungnya.

Sebab katanya, Danny Karter Febrianto merupakan anak muda yang direkomendasikan oleh Partai Gerindra untuk calon Bupati Kabupaten Lombok Utara pada Pilkada 2024 mendatang.

“Sementara ini kita percaya dan meyakini dia adalah yang terbaik untuk KLU. Dia adalah anak muda hebat, sekolahnya bener, dan orangnya pintar. Maka dari itu, sebagai kader terbaik, kita berikan ruang dan kesempatan terus mengikuti proses politik (pilkada) ini,” ujar HBK saat konferensi pers usai menggelar Rakerda di Hotel Aruna Senggigi Lombok Barat Minggu lalu.

Ditegaskan HBK, bahwa partainya tidak ingin menghambat karir politik kadernya yang memiliki potensi besar oleh hanya karena dugaan kasus hukum yang keputusannya masih belum pasti terbukti bersalah.

“Danny adalah kader dan pengurus yang memiliki etos kerja dan pengabdian yang tinggi. Maka tidak ada alasan bagi saya terhadap persoalan yang belum pasti, kemudian saya hambat karir politik beliau, saya tidak mau seperti itu,” tegasnya.

Lebih jauh disampaikan oleh anggota DPR RI dari dapil Lombok tersebut. Penetapan pencalonan Danny tersebut murni dilakukan secara obyektif berdasarkan proses penilaian dan pertimbangan politik di internal partai Gerindra.

“Rekomendasi Danny ini berdasarkan masukan-masukan dan saran dari segenap pengurus, kader dan simpatisan kader Gerindra KLU. Jadi disini kita bicara proses politik di internal Gerindra. Saya tidak mau mencampurkan proses politik dengan proses hukum,” jelasnya.

HBK menekankan bahwa partai Gerindra harus bersikap bijak kepada kader-kadernya, terutama mereka yang memiliki potensi. Sehingga dalam kasus Danny tersebut, pihaknya mengedepankan asas praduga tidak bersalah sebelum sampai ada keputusan inkrah.

“Sebelum ada keputusan final jadi terpidana, saya kira semua orang masih memiliki hak dan kesempatan untuk menjalani proses politik. Kalaupun nanti ada putusan hukum, misalnya terbukti bersalah, saya kira kita bisa melakukan penyesuaian,” pungkasnya.

Pejabat sementara Kasi Penkum Kejati NTB, Supriadin menjelaskan, hingga saat ini pemeriksaan terhadap tersangka Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto belum terjadwal. Sementara para tersangka lain sudah diperiksa.

“Untuk pemeriksaan tersangka DKF belum ada jadwal tim penyidik tunggu dijadwalkan,” ungkap pengganti sementara Humas Kejati NTB ini.

Ditanya lebih lanjut, apa alasan Kejati NTB menjadwalkan pemeriksaan tersangka DKF hingga hingga molor, pasca penetapan DKF tahun lalu. Supriadin menegaskan akan mengkonfirmasi dulu ke tim. “Nanti kita konfirmasi dulu ke tim,” pungkasnya. (Iba)