Ridwan Syah didesak meminta maaf, buntut pernyataan ‘Baper’ ke lembaga dewan

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB Arahman H Abidin saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksinya, Selasa 28 Juni 2022.

Mataram (Detikntbcom) – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB Arahman H Abidin meminta kepada komandan lapangan MXGP Ridwan Syah untuk meminta maaf kepada lembaga DPRD NTB karena dinilai menghina lembaga tersebut.

“Saya minta komandan lapangan MXGP Ridwan Syah untuk meminta maaf secara terbuka kepada lembaga DPRD ini. Kalau tidak meminta maaf kepada lembaga saya akan menghimpun kekuatan fraksi untuk meminta pak Gubernur untuk memberikan sanksi kepada Kepala Dinas PU karena sudah menghina Marwah lembaga DPRD,” tegas anggota Komisi IV dari Dapil Bima Dompu ini saat menggelar konferensi pers, Selasa 28 Juni 2022 di ruang Fraksi Partai Demokrat di Mataram.

Menurutnya, pernyataan mantan Wakil Walikota Bima ini yang disampaikan di salah satu media baru-baru ini adalah hal yang wajar ketika DPRD NTB meminta klarifikasi semua OPD soal dugaan keterlibatan OPD secara penuh pada event MXGP di Samota Sumbawa, sementara MXGP adalah kegiatan swasta.

“Padahal kami kritik pelibatan secara full komandan lapangan pak Ridwan Syah Kepala Dinas PU. Beliau belum pensiun ini masih beliau ASN. Tanggung jawab dia sebagai kepala dinas, ada tunjangan beliau sebagai kepala OPD. Tapi beliau terlibat secara langsung dalam MXGP yang saya anggap ini proyek swasta. Ini yang saya kritik,” cecarnya.

Yang kedua katanya, kritikan yang disampaikannya adalah murni sebagai anggota DPRD yang secara konstitusional dibayar untuk bersuara dan mengkritik dalam rangka meluruskan perjalanan Pemprov NTB.

“Dia bilang Baper (bawa perasaan). Kalau dalam istilah ini adalah ‘konten of parlemen’ menghina konstitusional lembaga kami ini. Kami dikasi tugas oleh UU untuk bersuara,” katanya dengan nada tinggi.

Pihaknya menegaskan, Partai Demokrat sebagai partai pengusung pemerintahan Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah betul-betul menjaga jalannya pemerintahan ini hingga akhir masa jabatannya.

“Kenapa kami mengkritik pak Gubernur NTB di MXGP ini dalam rangka menjaga hingga akhir masa jabatannya karena kami melihat ada konflik of interens pada pelaksanaan MXGP kemarin,” ujarnya.

Menurut informasi yang diperolehnya, bahwa PT Samota Endura Gemilang (SEG) adalah perusahaan swasta yang Direktur Utamanya adalah anaknya Gubernur NTB juga di dalamnya terdapat anak-anak kepala dinas.

Pihaknya pun mempertanyakan, jika anaknya menjadi penyelenggara di event tersebut apakah para kepala dinas dan BUMD terlibat total atau tidak?.

“Perlu kami sampaikan, bahwa partai Demokrat tidak alergi terhadap event dunia, tidak. Bahkan kami dukung. Saya puji waktu pelaksanaan MotoGP saya acungi jempol dan bahkan saya nonton MotoGP itu sebagai bentuk dukungan kami terhadap MotoGP itu. Kami melihat multiplayer efeknya luar biasa termasuk MXGP. Tapi jika ada kekeliruan di situ kami kritik sebagai bentuk tanggung jawab moral, tanggung jawab konstitusional dan tanggung jawab kami kepada pak Gubernur NTB,” paparnya.

Selain itu, pihaknya akan mempertanyakan keterlibatan BUMD termasuk Bank NTB Syariah terhadap pelaksanaan MXGP ini. Nantinya akan di dalami terlebih dahulu oleh anggota fraksi di setiap komisi apakah akan diproses lebih lanjut ke ranah hukum atau tidak tergantung hasil pendalaman anggota fraksi di setiap komisi.

“Kami akan lihat nanti apakah akan diteruskan ke proses hukum atau tidak, kami akan dalami dan gali di setiap komisi dulu. Kami akan dalami dulu peran Bank NTB Syariah ini,” katanya.

Sebelumnya, Komandan lapangan Ridwan Syah menanggapi pernyataan anggota DPRD NTB Arahman H Abidin bahwa tidak ada dana bersumber dari APBD terhadap pelaksanaan event MXGP.

“Jangan terlalu baper (bawa perasaan) lah jadi DPRD. Semua pekerjaan tidak ada yang saya tinggalkan dan tidak memakai APBD,” kata Kepala Dinas PUPR ini dilansir dari Genpi.

Sementara Komandan Lapangan MXGP yang juga Kadis PUPR Ridwan Syah belum menanggapi pertanyaan dari Detikntbcom hingga berita ini dipublish. (Iba)