Dugaan persekongkolan jahat legislatif – eksekutif soal APBD Dompu resmi dilaporkan ke KPK

Anggota DPRD Kabupaten Dompu didampingi kuasa hukumnya melaporkan dugaan persekongkolan jahat antara eksekutif dan legislatif dalam dugaan bancakan APBD sebesar Rp26 miliar pada Senin 27 Juni 2022 di KPK.

Jakarta (Detikntbcom) – Dugaan persekongkolan jahat antara legislatif dan eksekutif Kabupaten Dompu soal dugaan bancakan dana sebanyak Rp26 miliar bersumber dari APBD 2022 resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Media ini sebelumnya mengangkat persoalan bancakan dana yang diduga melibatkan persengkokolan oknum di jajaran eksekutif dan legislatif.

Kini dugaan persekongkolan jahat tersebut resmi dilaporkan ke KPK oleh anggota DPRD Dompu dari Partai Demokrat didampingi advokat muda Yudi Dwi Yudhayana pada Senin 27 Juni 2022 dengan nomor laporan 2022-A-02123 diterima.

Sebelumnya sudah menjadi konsumsi publik dimana ada salah salah satu anggota TAPD yang tidak mau mengambil resiko untuk menandatangani hasil klinis RKA Dinas PUPR.

“Pagu anggaran untuk Dinas PUPR yg sebelumnya saat klinis di Bappeda tiba-tiba mengalami peningkatan sangat drastis setelah rapat klinis tanpa koordinasi dan pemberitahuan untuk dibahas sehubungan dengan adanya tambahan anggaran tersebut,” ungkap Yatim seperti siaran pers diterima, Rabu 29 Juni 2022.

Dari laporan itu ungkapnya, ada nama-nama oknum baik dari eksekutif maupun legislatif yang diduga menerima masing-masing alokasi dana hasil bancakan dalam bentuk program dan kegiatan yang semuanya dititipkan pada Dinas PUPR.

Alokasi dana untuk program dan kegiatan yang dititipkan ke Dinas PUPR itu dalam pelaksanaan proyeknya diatur melalui satu pintu oleh diduga oleh dua orang bandar yang mengetahui persis siapa pemilik dari program dan kegiatan yang lahir dari adanya tambahan dana siluman di Dinas PUPR.

“Istilah bandar ini diberikan pada oknum yang mengatur lalu lintas pelaksanaan dari proyek yang lahir dari dana siluman,” ungkapnya lagi.

Oknum bandar ini bebernya, membagi peran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Satunya ada di Dinas PUPR dan satunya ada di DPRD.

Parahnya, proyek tersebut didominasi berbentuk fisik, yaitu pembuatan jalan dan irigasi serta pelaksanaannya melalui penunjukkan langsung (PL) ini diduga dilaksanakan oleh orang-orang yang ditunjuk dan diatur oleh bandar.

“Di sinilah dugaan kejahatan APBD 2022 itu terjadi. Karena laporannya sudah masuk ke KPK, maka publik Dompu harus bersabar untuk melihat dan menanti kinerja KPK dalam mengungkap kejahatan APBD yang senantiasa terjadi oleh adanya persekongkolan jahat antara oknum di eksekutif dan legislatif,” tegasnya. (Iba)