Dana Dikbud NTB raib Rp110 M, Ketua Komisi V minta klarifikasi TAPD

Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani.

Mataram (Detikntbcom) – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) Lalu Hadrian Irfani mempertanyakan adanya pemotongan dana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB sebanyak Rp110 miliar.

Sementara kata Hadrian, dana dari APBD NTB 2023 itu dialokasikan untuk sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan tersebut sebesar Rp130 miliar rupiah yang tercantum dalam KUA PPAS yang disetujui baru-baru ini oleh DPRD NTB.

“Namun setelah dicek lebih lanjut oleh kami, ternyata sudah raib Rp110 miliar sisanya hanya Rp20 miliar. Pertanyaan kami di komisi V, kemana dana sebesar itu diperuntukkan?,” kata Ketua PKB NTB ini saat konferensi pers pada, Rabu 22 November 2022 di rumah komisi V DPRD di Mataram.

Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sangat penting untuk kemajuan indeks pembangunan manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat. Meningkatkan kwalitas pendidikan ujarnya, tidak hanya membangun sumber daya manusianya, tetapi tentu diiringi dengan Sarpras pendidikan yang memadai.

“Tentu sebagai komisi yang bermitra dengan Dikbud mempertanyakan ini. Sejauh mana komitmen pemerintah Zul-Rohmi ini dalam rangka meningkatkan kwalitas pendidikan kita,” ujarnya.

“Oleh karena itu kami pertanyakan kepada TAPD. Sampai hari ini kami belum dapat jawaban kemana dialihkan anggaran itu,” tanyanya.

Menurutnya lagi, Sarpras pendidikan di NTB belum memadai kemudian peningkatan Sarpras juga tidak jalan. Karena hari ini katanya, kondisi sekolah baik negeri maupun swasta masih belum mendapatkan bantuan.

“Kondisi sekolahnya juga masih sangat tidak layak. Oleh sebab itu kami meminta TAPD kembalikan lagi dana di dikbud sebanyak Rp110 M itu. Jika tidak dikembalikan, Komisi V akan memberikan rekomendasi sebelum penetapan APBD 2023,” ancamnya.

Pihaknya meminta tim anggaran pemerintah daerah untuk menjelaskan kemana diperuntukan dana ratusan miliar tersebut.

Dirinya mempertanyakan kepada Sekda NTB, namun katanya informasinya mesih dicek. “Komisi V pun sudah menanyakan ke ketua TAPD Sekda dan dijawab sedang dicek,” ujarnya. (Iba)