Detikntbcom – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) akan kebut proses pembahasan APBD perubahan 2025 untuk Gubernur NTB dan Wakil Gubernur baru terpilih Periode 2024-2029 Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
“Alhamdulillah, kemenangan Iqbal-Dinda itu sudah pasti. Apalagi selisihnya 12 persen. Insha Alloh, Iqbal-Dinda jadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2025-2030,” terang Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin 2 Desember 2024.
Paska kemenangan Iqbal-Dinda ini, visi-misi dan program Iqbal-Dinda menurutnya akan dimasukan ke dalam RPJMD di tahun pertama kepemimpinannya di tahun 2025.
Sementara agenda pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih jika tidak ada sengketa akan digelar sekitar bulan Januari.
“Tapi saya yakin pelantikan akan digelar pada sekitar Januari, apalagi kedua pasangan cagub dan cawagub sama-sama sudah menyampaikan ucapan selamat. Itu menandakan bahwa tidak akan ada sengketa di Pilgub NTB ini, sehingga sesuai dengan jadwal Kemendagri pelantikan insha Alloh akan digelar sekitar Januari,” jelas Ketua DPW PPP NTB ini.
Paska pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, antara pihak eksekutif dan legislatif akan menggelar rapat atau pertemuan untuk membahas visi-misi dan program Gubernur dan Wagub terpilih yang akan disesuaikan di APBD Perubahan.
“Itu memang aturan yang sudah diatur oleh Kemendagri dimana nanti akan ada Perubahan APBD yang secara normal akan dilakukan pada Juli-Agustus. Tapi karena seluruh kepala daerah se-Indonesia baru dilantik, maka pembahasan APBD Perubahan nanti akan dipercepat sekitar bulan Februari-Maret dengan mensingkronkan visi-misi dan program Gubernur dan Wagub terpilih,” ungkapnya.
Muzihir berharap visi-misi serta program Gubernur dan Wagub terpilih seirama dengan apa yang telah diputuskan oleh Legislatif.
“Kalau pun ada yang perlu dirubah tinggal dilakukan penyesuaian seperti program bantuan hibah dana desa senilai 300 juta per desa dikali 1400 desa akan menyerap dana sebesar 400 milyar lebih, inikan perlu dibahas, program apa yang harus kita korbankan di APBD yang sudah ditetapkan itu,”tegasnya.
Selain itu, ia juga menilai hal yang mendesak yang paling penting untuk segera dilakukan adalah adanya posisi lowong di tujuh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) seperti BPKAD, Brida, Perpustakaan, PUPR, Inspektorat, BKD, dan DPMPTSP.
“Kalau dilihat dari aturan, Gubernur dan Wagub terpilih ini bisa melakukan pengisian jabatan ini enam bulan paska dilantik. Berarti sekitar Juli, maka terlalu lama di Plt kan,” cetusnya.
Muzihir mendorong agar PJ Gubernur dan Gubernur serta Wagub terpilih melakukan perundingan atau pembahasan bersama untuk meminta izin Mendagri agar segera mengisi jabatan yang kosong tersebut. (Iba)
