Detikntbcom – Tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza memicu respons dari berbagai pihak, termasuk organisasi mahasiswa termasuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat (KAMMI NTB).
Ketua PW KAMMI NTB Irwan Julkarnain meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) untuk tidak lagi bersikap netral terhadap genosida yang dilakukan oleh Israel.
KAMMI NTB kata mantan Presma Unram itu secara terbuka meminta agar Pemprov NTB menunjukkan sikap tegas dengan mendukung gerakan boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.
Boikot tegasnya, merupakan langkah moral yang penting dalam menunjukkan keberpihakan terhadap korban kekerasan di Palestina.
“Kita semua tahu NTB dikenal sebagai daerah religius dan masyarakatnya punya kepekaan sosial yang tinggi. Tapi saat dunia sedang menyaksikan genosida terang-terangan, apa cukup hanya prihatin?. Kami minta Pemprov NTB tidak hanya diam, tapi juga mendukung gerakan boikot produk-produk pro Israel sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap Palestina di NTB,” tegas Irwan.
Menurut data terbaru, lebih dari 50.800 warga Palestina telah terbunuh sejak serangan besar-besaran Israel dimulai pada Oktober 2023.
Ratusan ribu lainnya hidup dalam keterbatasan dan ancaman kelaparan, ditengah blokade bantuan kemanusiaan dan serangan udara brutal yang terus berlangsung (sumber: El País, 9 April 2025).
Senada dengan itu, Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI NTB Yudis menambahkan, gerakan boikot bukan hanya simbolik, tapi juga strategis secara ekonomi.
“Kita tidak bisa kirim bantuan langsung ke Gaza, tapi kita bisa pilih apa yang kita beli. Kalau Pemprov serius peduli, dorong masyarakat untuk mendukung produk lokal dan hentikan kerja sama atau promosi terhadap brand yang punya keterkaitan langsung dengan pendanaan Israel,” ujar Yudis.
KAMMI NTB juga mengusulkan agar Pemprov NTB menerbitkan imbauan resmi atau surat edaran yang mendukung gerakan boikot produk pro Israel. Mengedukasi ASN dan lembaga pendidikan di bawah naungan Pemprov untuk memilih produk alternatif yang tidak mendukung penjajahan dan berkomunikasi dengan pelaku usaha lokal untuk menguatkan ekonomi daerah sebagai bagian dari gerakan kemandirian dan perlawanan ekonomi.
“Dukungan Pemprov NTB akan jadi contoh bagi daerah lain. Kita bukan hanya bicara soal konflik, ini tentang nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita bela,” tutupnya.
KAMMI NTB juga menegaskan akan mengawal isu ini melalui kampanye digital dan aksi-aksi massa bila diperlukan, sebagai bagian dari konsistensi dalam memperjuangkan keadilan global. (Iba)
