Detikntbcom – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri pelantikan pengurus DPD APJATI NTB untuk periode 2024–2029. Dalam pidatonya, beliau mengajak agar Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari NTB mulai diarahkan bekerja di sektor yang menuntut keahlian tinggi, seperti di Jepang dan Korea Selatan.
Namun, Gubernur menyadari bahwa saat ini mayoritas calon PMI masih berada pada tingkat kemampuan kerja dasar hingga menengah, akibat kendala sosial, ekonomi dan pengalaman kerja.
Terkait penempatan PMI, Gubernur menekankan pentingnya menerapkan sistem tanpa biaya atau Zero Cost, khususnya untuk penempatan ke Malaysia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa perusahaan yang masih membebani PMI akan dikenakan sanksi pidana.
Iqbal juga menyoroti masalah keuangan yang dihadapi calon PMI, khususnya jeratan pinjaman dari rentenir, atau yang dikenal dengan istilah “Bank Subuh”. Skema pinjaman dengan bunga harian tinggi ini kerap menjadi beban di awal keberangkatan.
“Kedepannya kalau ada yang masih praktek-praktek seperti itu, kita pidanakan. Nanti kita koordinasikan dengan APJATI dan pihak Polda khusus untuk Malaysia kalau masih seperti itu kita pidanakan,” tegasnya, Rabu 10 Juni 2025.
Sebagai solusi, ia mendorong Bank NTB Syariah dan BPR NTB untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang dijamin oleh PJTKI, sehingga lebih aman dan transparan. Gubernur juga menyarankan agar pengiriman uang dari PMI (remitansi) dilakukan melalui Bank NTB, guna menghindari risiko kehilangan uang tunai saat perjalanan pulang.
“Jadi persoalan yang dihadapi masyarakat kita yang ingin jadi TKI betul-betul sangat mendasar. Satu harus zero cost. Ketika ini ditetapkan, masih ada jebakan Batman yang lain namanya Bank Subuh, karena ada bunga yang berlipat-lipat,” jelasnya.
Sementara itu, Edy Sofyan, Ketua DPD APJATI NTB terpilih, menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam memajukan sektor ketenagakerjaan luar negeri. Salah satu program yang ingin segera ia realisasikan adalah layanan ambulans gratis untuk mendukung kebutuhan para PMI.
“Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian kita terkait PMI. Nanti kita bersama-sama melakukan perbaikan terus menerus dari hulu ke hilir. Sehingga masyarakat NTB yang mau bekerja menjadi PMI dipastikan aman, nyaman dan sejahtera,” katanya.
Edy Sofyan yang terpilih sebagai Ketua APJATI NTB pada Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Jakarta, 21 November 2024 lalu, bersamaan dengan Musyawarah Nasional (Munas). Menegaskan, program strategis yang sangat ingin diwujudkannya dalam waktu dekat. Yaitu, penyediaan ambulance gratis bagi PMI. (Iba)
