Detikntbcom – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sejak tahun 2011 hingga 2024, NTB secara konsisten berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Ini capaian yang patut kita syukuri. Opini WTP telah kita raih selama 13 tahun berturut-turut. Dan insya Allah, tahun ini menjadi yang ke-14 kalinya,” ujar Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dalam sambutannya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Kamis (19/6) pada paripurna yang digelar DPRD NTB.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan WTP tidak lepas dari kerja keras dan kerja sama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, termasuk sinergi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini semua berkat kerja keras dan kolaborasi kita bersama. Semoga capaian ini bisa terus kita pertahankan dan tingkatkan,” tambahnya.
Politikus Golkar itu juga menyampaikan harapan agar BPK RI kembali memberikan opini WTP dalam pemeriksaan tahun 2025. Jika terwujud, maka NTB akan mencatatkan rekor baru sebagai salah satu provinsi dengan predikat WTP terpanjang secara berturut-turut di Indonesia.
Sebagai informasi, opini WTP adalah bentuk pengakuan tertinggi atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan dan tidak ditemukan kesalahan material. Predikat ini menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
Hadir dalam penyerahan WTP tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri serta pimpinan BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana dN tim. (Iba)
