Detikntbcom – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali menunjukkan komitmennya dalam perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui peluncuran inisiatif baru bertajuk MOVE-ID (Migration Opportunity, Vocation and Empowerment – Indonesia).
Program ini secara resmi diluncurkan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, sebagai bagian dari solusi menyeluruh untuk mengatasi berbagai persoalan yang kerap dialami para calon pekerja migran, mulai dari pra-keberangkatan hingga pascakepulangan.
“MOVE-ID hadir sebagai pusat layanan informasi dan pemberdayaan berbasis teknologi yang akan membantu masyarakat mendapatkan akses informasi, pelatihan keterampilan, dan pendampingan hukum secara terpadu,” ujar Gubernur Iqbal dalam sambutannya, Kamis 19 Juni 2025.
Dengan mengintegrasikan berbagai layanan dan pemangku kepentingan terkait, MOVE-ID diharapkan menjadi wadah yang menjawab tantangan besar yang selama ini membayangi para PMI, seperti penipuan agen ilegal, kurangnya pelatihan, serta minimnya perlindungan hukum.
MOVE-ID juga membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, LSM, sektor swasta hingga organisasi internasional dalam memberikan dukungan nyata bagi para migran dan keluarganya.
“Keberadaan MOVE-ID adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam mendampingi warganya yang bekerja di luar negeri. Ini bagian dari tanggung jawab kita semua,” tegas Gubernur.
Peluncuran MOVE-ID ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk aktivis perlindungan PMI, lembaga pelatihan vokasi, serta masyarakat umum yang menilai inisiatif ini sebagai terobosan penting dalam tata kelola migrasi yang lebih humanis dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BP3MI Noerman Adhiguna menambahkan terkait MOVE-ID yang di launching itu merupakan implementasi dari kerja sama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dengan GIZ dari Jerman.
“Ini adalah Salah satu program untuk meminimalisir masalah yang ada, contohnya penempatan PMI non prosedural, ini salah satu isu yang masih kita hadapi,” terangnya.
Kemudian informasi terkait penempatan, mulai dari kemampuan middle sampai high skill, saat ini sudah ada program kerja sama antar pemerintah di bidang formal.
“Jadi baik itu middle maupun high skill itu sudah ada MoU kerjasama antar pemerintah di bidang yang formal” tutupnya. (Iba)
