Detikntbcom – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil peran langsung dalam menangani polemik yang mencuat antara Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng) terkait pengelolaan kawasan wisata Teluk Ekas. Langkah ini dilakukan guna menjaga kondusivitas dan memastikan pariwisata tetap berjalan tanpa gesekan antardaerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, mengungkapkan bahwa Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, telah memberi mandat kepada pemerintah provinsi untuk memediasi dan menyelesaikan ketegangan yang terjadi. Rapat koordinasi telah dijadwalkan pada Senin, 23 Juni 2025 mendatang di Kantor Gubernur NTB.
“Pemprov hadir sebagai fasilitator untuk memastikan Teluk Ekas dapat dikelola bersama, tanpa tumpang tindih kewenangan atau ketegangan antarpihak,” jelas Faozal.
Poin utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut mencakup penyusunan regulasi bersama mengenai pembagian kuota aktivitas surfing, jalur transportasi laut dan darat, serta promosi akomodasi di kawasan Teluk Ekas. Hal ini penting agar masyarakat lokal di dua wilayah tersebut mendapatkan manfaat ekonomi secara merata, tanpa menimbulkan konflik kepentingan.
Selain itu, Faozal menekankan pentingnya komunikasi yang harmonis antar stakeholder pariwisata dan pemerintah daerah. Ia menilai, Teluk Ekas sebagai destinasi potensial tidak boleh menjadi sumber perpecahan, tetapi harus menjadi contoh kolaborasi antarwilayah di NTB.
Polemik ini mencuat setelah adanya insiden dugaan pengusiran wisatawan yang datang melalui jalur darat dari Lombok Tengah ke wilayah Teluk Ekas di Lombok Timur. Pemprov berharap, melalui dialog yang difasilitasi, semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. (Iba)
