Detikntbcom – Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap Bank NTB Syariah di tengah dinamika pergantian jajaran direksi.
Menurutnya, lembaga keuangan milik daerah ini harus difokuskan menjadi instrumen utama dalam memperkuat ketahanan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM.
“Kita mendukung penguatan ekonomi NTB sesuai target Gubernur, yakni pertumbuhan 8 persen dalam lima tahun ke depan. Salah satu kuncinya adalah bagaimana pembiayaan dari Bank NTB Syariah bisa diakses luas oleh semua sektor, terutama UMKM,” tegas Sambirang.
Ia mengingatkan agar pihak-pihak yang terlibat tidak saling menyalahkan terkait kinerja masa lalu. Fokus utama saat ini, menurutnya, adalah perbaikan kinerja dan pengembangan Bank NTB Syariah sebagai bank kebanggaan daerah.
“Sudahlah, jangan saling menyalahkan. Kita harus bergerak ke depan. Ini soal kepercayaan publik yang harus kita jaga. Bank ini sangat sensitif, jangan sampai kegaduhan internal membuat pihak luar bersorak,” ujarnya.
Terkait formasi direksi baru, Sambirang mengakui adanya kekecewaan dari sebagian pihak karena minimnya peran putra daerah. Namun ia menegaskan bahwa proses seleksi telah berjalan sesuai prosedur, dan kini saatnya memberikan kepercayaan kepada direksi yang baru.
“Kita memang menyayangkan, kenapa SDM lokal yang berpengalaman tidak diberi ruang. Tapi nasi sudah jadi bubur. Sudah melalui bidding, kita hormati proses itu. Kita akan nilai mereka dari kinerjanya. Kalau ternyata buruk, kami di Komisi III pasti akan bersikap,” katanya.
Sambirang juga menyatakan dukungannya terhadap wacana penempatan mantan Bupati Sumbawa Barat Musyafirin, dalam jajaran komisaris Bank NTB Syariah. Menurutnya, representasi kewilayahan penting untuk menjaga keseimbangan dan keterwakilan di tubuh perusahaan.
“Saya dukung penuh. Kalau tidak bisa di direksi, setidaknya sebagai komisaris, beliau bisa menjadi representasi dari Pulau Sumbawa. Komisaris itu tugasnya mengawasi dan memastikan direksi bekerja sesuai jalur,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar rekrutmen pengurus di BUMD lain seperti BPR dan NTB Capital tidak mengalami proses berbelit seperti di Bank NTB Syariah. Menurutnya, proses panjang dan berliku justru bisa mengundang motif tertentu yang tidak sehat.
“Cukup jadikan proses kemarin sebagai pelajaran. Untuk BUMD lain, cukup gunakan kewenangan sesuai aturan POJK. Jangan berbelit-belit, prinsip meritokrasi tetap dijalankan, tapi jangan sampai membuka celah untuk manuver politik,” pungkas Sambirang. (Iba)
