Oleh: Ibrahim Bram Abdollah*
Detikntbcom – Delapan puluh tahun sudah bangsa Indonesia mengibarkan panji kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, kita diingatkan pada tekad para pendiri bangsa yang dengan lantang menyatakan bahwa Indonesia berhak menentukan jalan hidupnya sendiri, bebas dari belenggu kolonialisme.
Namun, perayaan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tidak hanya relevan untuk mengenang peristiwa monumental Proklamasi 1945, melainkan juga untuk merefleksikan sejauh mana cita-cita kemerdekaan itu benar-benar hidup dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, salah satunya dalam hal kemerdekaan pers.
Bagi pers, Dirgahayu ke-80 adalah momentum penting untuk menegaskan kembali bahwa kemerdekaan bangsa sejatinya tak akan pernah utuh tanpa kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi. Pers bukan sekadar pelengkap demokrasi, melainkan salah satu pondasi yang memastikan demokrasi tetap berdenyut sehat.
Pers dalam Cermin Kemerdekaan Bangsa
Sejak masa pergerakan nasional, pers telah menjadi medium perjuangan. Surat kabar seperti Medan Prijaji, Soeara Oemoem, atau Api pernah menjadi alat agitasi untuk membangkitkan kesadaran kolektif rakyat Indonesia. Para tokoh bangsa, mulai dari Tirto Adhi Soerjo, Ki Hajar Dewantara, hingga Mohammad Hatta, memahami bahwa pena bisa setajam senjata dalam melawan kolonialisme.
Tirto Adhi Soerjo, yang dijuluki Bapak Pers Nasional, pernah menulis: “Barang siapa ingin merdeka, ia harus pandai menggunakan pena, karena pena adalah senjata yang lebih tajam dari keris.” Ungkapan ini menegaskan bahwa pers sejak awal adalah alat perjuangan, bukan sekadar ruang berita.
Kini, delapan dekade setelah Proklamasi, pers tetap memikul misi serupa: membangkitkan kesadaran, menyuarakan kebenaran, dan mengawal keadilan. Namun konteksnya berbeda. Jika dulu musuhnya penjajahan asing, kini tantangannya adalah kekuasaan yang bisa menyalahgunakan wewenang, kapital yang bisa membungkam idealisme, dan algoritma digital yang bisa menyesatkan opini publik.
Dirgahayu ke-80 harus menjadi refleksi: apakah kemerdekaan yang kita rayakan sudah benar-benar memberi ruang seluas-luasnya bagi pers untuk bekerja tanpa rasa takut?
Kebebasan Pers: Hakikat Kemerdekaan yang Substantif
Kemerdekaan bukan hanya soal mengibarkan bendera atau bernyanyi Indonesia Raya. Kemerdekaan substantif berarti rakyat bebas menyampaikan aspirasi, mengkritik, dan mendapatkan informasi yang benar. Pers adalah ujung tombak dari kemerdekaan substantif itu.
Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama RI, pernah berpesan: “Tanpa pers yang bebas, rakyat akan berjalan dalam kegelapan. Kritik pers adalah cahaya yang menuntun jalannya demokrasi.”
Namun realitas sering kali jauh dari harapan. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan organisasi kebebasan pers masih mencatat adanya intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap jurnalis. Ada pula praktik sensor halus yang datang dari kepentingan ekonomi maupun politik. Bahkan, di era digital, tekanan datang dari serangan siber, buzzer politik, hingga polarisasi media sosial yang mempersulit kerja jurnalistik profesional.
Di tengah situasi ini, peringatan 80 tahun Indonesia merdeka harus dimaknai sebagai ajakan bersama: melindungi pers berarti melindungi demokrasi.
Pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi
Dalam sistem demokrasi modern, pers sering disebut sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengapa demikian? Karena pers berperan sebagai pengawas, pengimbang, sekaligus penyalur suara rakyat.
Soekarno pernah mengingatkan: “Pers yang bebas adalah nafas demokrasi. Jika pers dibungkam, maka demokrasi akan sekarat.” Kalimat ini menegaskan bahwa kebebasan pers bukanlah aksesori, melainkan prasyarat mutlak bagi sebuah negara merdeka.
Kemerdekaan pers memberi jaminan bahwa praktik kekuasaan selalu diawasi. Kritik, investigasi, dan liputan pers bukanlah ancaman bagi negara, melainkan vitamin yang menjaga agar negara tidak jatuh sakit. Oleh karena itu, setiap tindakan membungkam pers sejatinya adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat Proklamasi 1945.
Tantangan Baru di Era Digital
Memasuki usia 80 tahun, Indonesia menghadapi era baru: digitalisasi informasi. Arus informasi yang serba cepat membawa tantangan tersendiri bagi kemerdekaan pers. Di satu sisi, teknologi memberi peluang bagi jurnalis untuk menjangkau audiens lebih luas, menghadirkan konten lebih kreatif, dan memperkuat keterlibatan publik.
Namun di sisi lain, digitalisasi menghadirkan ancaman berupa banjir hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang seringkali lebih cepat menyebar dibandingkan berita sahih.
Goenawan Mohamad, seorang tokoh pers dan pendiri Tempo, pernah menulis: “Kebebasan pers tak ada artinya bila dipakai untuk menyebarkan kebohongan. Kebenaranlah yang memberi harga pada kebebasan itu.” Pesan ini relevan di era digital saat berita bohong begitu mudah viral.
Dalam konteks ini, kemerdekaan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Profesionalisme pers menjadi semakin penting agar tidak tenggelam dalam arus clickbait dan viralitas semu.
Kemerdekaan Pers: Antara Hak dan Tanggung Jawab
Sering kali kebebasan pers dipahami hanya sebagai kebebasan tanpa batas. Padahal, kemerdekaan selalu datang bersama tanggung jawab. Pers yang bebas tetapi tidak bertanggung jawab justru bisa menjerumuskan bangsa dalam jurang konflik dan perpecahan.
Jakob Oetama, pendiri Kompas, pernah mengingatkan: “Kebebasan pers adalah hak, tetapi tanggung jawab sosial adalah kewajiban. Pers harus berdiri di tengah, menjadi jembatan, bukan tembok pemisah.”
Oleh karena itu, Dirgahayu RI ke-80 harus mengingatkan kita semua bahwa kebebasan pers bukanlah license to lie, melainkan freedom to tell the truth.
Menuju Indonesia Emas 2045: Pers Sebagai Penopang
Dirgahayu ke-80 juga menjadi tonggak menuju satu abad Indonesia merdeka di tahun 2045. Visi Indonesia Emas bukan hanya tentang ekonomi atau teknologi, tetapi juga tentang kualitas demokrasi.
Generasi emas 2045 akan tumbuh di era keterbukaan informasi yang jauh lebih kompleks daripada hari ini. Jika kebebasan pers tidak dijaga sejak sekarang, mereka berisiko tumbuh dalam ekosistem informasi yang manipulatif.
Seperti yang pernah ditegaskan Ki Hajar Dewantara: “Pers yang merdeka adalah guru bangsa. Ia mendidik, menerangi, dan membangunkan rakyat dari tidurnya.”
Penutup: Merdeka Pers, Merdeka Bangsa
Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 bukan sekadar perayaan usia. Ia adalah momentum refleksi untuk menilai apakah kita benar-benar sudah merdeka. Bagi pers, ini adalah panggilan moral untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan, meski jalan yang ditempuh penuh tantangan.
Kemerdekaan pers adalah roh dari kemerdekaan bangsa. Tanpa pers yang bebas, demokrasi akan lumpuh; tanpa pers yang bertanggung jawab, demokrasi akan rapuh. Maka, merawat kemerdekaan pers berarti merawat kemerdekaan Indonesia itu sendiri.
Ketika kita mengucapkan “Dirgahayu ke-80, Indonesia!” mari kita sertakan doa dan tekad: semoga pers kita semakin merdeka, jurnalis semakin terlindungi, dan publik semakin tercerahkan. Sebab hanya dengan begitu, cita-cita Proklamasi 1945 akan benar-benar hidup dalam denyut nadi bangsa ini.
*Penulis adalah Pemimpin Redaksi media online Detikntb.com
Editor: Ibrahim Bram Abdollah
