Detikntbcom – DPRD Nusa Tenggara Barat meminta Pemerintah Provinsi turun tangan menyikapi polemik yang terjadi di kawasan wisata Teluk Ekas, Lombok Timur. Konflik antara pemerintah daerah dan pelaku pariwisata dinilai berpotensi merusak iklim investasi serta citra pariwisata NTB secara keseluruhan.
Anggota DPRD NTB, M. Nasib Ikroman, menegaskan pentingnya langkah mediasi yang difasilitasi Pemprov NTB agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan.
“Kami mendorong Pemerintah Provinsi menjadi penengah atas konflik yang muncul di Teluk Ekas. Jangan sampai ketegangan ini menghambat pengembangan potensi wisata yang ada,” ujar pria disapa Acip itu, Rabu 18 Juni 2025 di Mataram.
Menurutnya, insiden pengusiran wisatawan oleh Bupati Lombok Timur yang viral beberapa waktu lalu menunjukkan adanya ketegangan serius yang harus segera diredam. Ia menyayangkan tindakan tersebut karena bisa memicu reaksi negatif dari wisatawan dan pelaku usaha pariwisata lainnya.
“Pariwisata itu soal kenyamanan. Kalau wisatawan merasa tidak diterima, ini akan jadi preseden buruk bagi NTB. Kita harus jaga citra daerah,” tegasnya.
Ikroman juga menilai bahwa pemerintah kabupaten dan para pelaku usaha seharusnya bisa duduk bersama untuk membicarakan solusi, bukan malah mengambil langkah-langkah ekstrem. Ia meminta Gubernur NTB ikut memberikan arahan agar kebijakan di tingkat kabupaten tidak kontraproduktif terhadap kebijakan pembangunan provinsi.
“Pemerintah provinsi jangan tinggal diam. Ini momen yang tepat untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” tutupnya. (Iba)
