Detikntbcom – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, Hamdan Kasim, kembali menyoroti dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024. Ia menyatakan kesiapannya mengungkap lebih dalam sejumlah persoalan yang dinilai janggal, terutama yang berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hamdan menilai, sejumlah proyek DAK terindikasi menyimpang dari prinsip efisiensi dan transparansi. Ia mencontohkan beberapa pekerjaan fisik yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
“Kita temukan banyak hal yang tidak sejalan dengan aturan, bahkan laporan BPK sudah cukup terang. Ini harus ditindaklanjuti, jangan sampai dibiarkan,” ujar Hamdan, Minggu 23 Juni 2025 di Mataram.
Menurutnya, DPRD NTB memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran negara digunakan sebagaimana mestinya. Ia pun mendorong agar penggunaan hak interpelasi segera dibahas dalam forum resmi legislatif.
“Kami ingin meminta penjelasan dari pemerintah daerah secara terbuka, khususnya soal mekanisme perencanaan hingga pelaksanaan DAK 2024 yang dinilai bermasalah,” tegasnya.
Selain itu, Hamdan mengindikasikan akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) jika ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat. Langkah ini, menurutnya, penting untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia pun mengajak semua pihak, termasuk rekan-rekannya di DPRD, untuk tidak ragu dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Jangan biarkan persoalan ini berlalu begitu saja. Kita harus tunjukkan keberpihakan pada rakyat dengan mengawal anggaran secara bertanggung jawab,” pungkasnya. (Iba)
