Detikntbcom – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima sejumlah mandat program strategis nasional dengan nilai anggaran besar yang akan segera direalisasikan di daerah. Menyikapi hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan berbasis manajemen risiko agar seluruh program berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Iqbal saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Pemerintahan (Rakorwasda) yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (11/12). Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Sinergi Binwas dalam Mendukung Keberhasilan Program Strategis Daerah” dan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Inspektorat Provinsi NTB dan Inspektorat kabupaten/kota se-NTB.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal memaparkan bahwa NTB akan menjadi lokasi pelaksanaan sejumlah program nasional bernilai triliunan rupiah. Di antaranya Program Mitigasi Bencana Gunung dengan alokasi anggaran sekitar Rp5,7 triliun, Proyek Unggas Terintegrasi senilai Rp2,1 triliun—yang merupakan satu dari lima proyek nasional serta Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Sekolah Rakyat dengan nilai fisik mendekati Rp300 miliar.
“Dengan banyaknya mandat besar yang masuk ke NTB, pengawasan harus diperkuat. Selama ini kebijakan di daerah sering tidak disusun berbasis manajemen risiko, dan kita baru menyadari risikonya ketika program sudah berada di tahap akhir,” tegas Iqbal.
Sebagai langkah konkret, Gubernur mengungkapkan bahwa seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB kini diwajibkan memiliki sertifikat Manajemen Risiko. Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di NTB untuk menerapkan kebijakan serupa guna memperkuat kapasitas pengawasan di semua tingkatan pemerintahan.
Lebih lanjut, Iqbal menegaskan peran strategis Inspektorat sebagai garantor bagi organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta pengawasan internal memberikan kepastian kerja sehingga OPD dapat menjalankan program tanpa beban ketakutan yang berlebihan.
“Saya minta pengawasan internal benar-benar menjadi garantor bagi OPD. OPD harus bisa bekerja dengan tenang. Jika sudah digaransi dan diperiksa oleh Inspektorat, maka ketika muncul persoalan, Inspektoratlah yang harus menjelaskan,” ujarnya.
Melalui penguatan sinergi pengawasan dan penerapan tata kelola berbasis risiko, Pemerintah Provinsi NTB berharap seluruh program strategis pusat maupun daerah dapat terlaksana secara
