Detikntbcom – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) I pada 13–14 Desember 2025 di BPKBM NTB Cabang Lombok Timur.
Forum ini menjadi momentum konsolidasi strategis KAMMI se-NTB dalam merespons dinamika pembangunan daerah dan mempertegas peran mahasiswa sebagai kekuatan moral serta intelektual.
Rapimwil I dihadiri oleh seluruh pimpinan daerah KAMMI dari berbagai kabupaten/kota di NTB, di antaranya PD KAMMI Bima, Dompu, Sumbawa, Mataram, serta PK KAMMI Komisariat Persiapan Lombok Tengah.
Kehadiran lengkap unsur pimpinan daerah tersebut mencerminkan komitmen organisasi untuk menyatukan arah gerak dan memperkuat soliditas KAMMI di tingkat regional.
Dalam forum tersebut, KAMMI NTB menyepakati sejumlah isu strategis yang akan dikawal secara berkelanjutan. Isu-isu tersebut meliputi ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pengelolaan dan kerusakan lingkungan hidup, bencana alam, krisis air, perlambatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, ketimpangan pembangunan, serta persoalan stunting yang masih menjadi tantangan serius di Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, Rapimwil I juga menyoroti tata kelola tambang rakyat yang dinilai masih menyisakan persoalan mendasar, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga lemahnya pengawasan. KAMMI menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh agar tambang rakyat benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum PW KAMMI NTB, Irwan Julkarnain, menegaskan bahwa Rapimwil I tidak sekadar menjadi agenda internal organisasi, melainkan ruang untuk menajamkan keberpihakan KAMMI terhadap kepentingan publik.
“KAMMI NTB harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang konsisten mengawal isu-isu strategis daerah, terutama yang menyangkut lingkungan hidup, ketahanan pangan, ekonomi rakyat, dan keadilan sosial,” ujar Irwan dalam keterangannya.
Isu perempuan turut menjadi perhatian dalam Rapimwil I, khususnya terkait pernikahan dini dan kekerasan seksual. Di sisi lain, KAMMI NTB juga mendorong penguatan kapasitas kader melalui pengkaryaan di kampus-kampus serta rencana pembentukan cabang-cabang KAMMI baru di sejumlah wilayah di NTB sebagai bagian dari perluasan peran organisasi.
Sebagai langkah konkret, Rapimwil I menyepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk setiap isu prioritas dengan melibatkan bidang terkait di tingkat pengurus wilayah dan daerah. KAMMI NTB juga akan memperkuat gerakan “KAMMI se-NTB untuk Desa Berdaya” serta meluncurkan Gerakan NTB Hijau, Asri, dan Aman yang direncanakan mulai digerakkan secara masif pada tahun 2026.
Terkait gagasan Desa Berdaya yang diinisiasi Pemerintah Provinsi NTB, KAMMI menilai program tersebut sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Menurut Irwan, jika dijalankan secara konsisten dan partisipatif, Desa Berdaya berpotensi memperkuat pemanfaatan sumber daya lokal sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan.
“Gagasan Desa Berdaya adalah langkah baik. Jika dikawal dengan serius dan melibatkan masyarakat, dampaknya akan langsung dirasakan dalam penguatan ekonomi desa dan kemandirian masyarakat,” katanya.
Irwan menambahkan, seluruh keputusan Rapimwil I akan segera diturunkan dalam bentuk program dan aksi nyata di masing-masing daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa hasil Rapimwil tidak berhenti sebagai dokumen organisasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam gerakan nyata yang memberi dampak langsung bagi masyarakat NTB,” pungkas Irwan. (Iba)
