Detikntbcom – Bank NTB Syariah mulai menyiapkan strategi alternatif untuk mengantisipasi wacana pengalihan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis, stabilitas likuiditas, serta fungsi intermediasi perbankan daerah apabila rencana perubahan mekanisme penyaluran gaji ASN benar-benar diberlakukan.
Komisaris Utama Bank NTB Syariah, Anis Mudjahid Akbar, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan, regulasi, maupun mekanisme teknis terkait rencana tersebut.
Menurutnya, sikap resmi perbankan terhadap wacana itu harus didasarkan pada kebijakan yang sudah memiliki landasan hukum dan kepastian pelaksanaan.
“Keberatan atau tidak harus didasarkan pada kebijakan yang memang sudah valid. Rencana itu menurut saya belum valid, sehingga kita belum bisa memastikan apakah itu terjadi atau tidak,” kata Anis.
Bukan Sekadar Persoalan Dana Pihak Ketiga
Anis menjelaskan, penyaluran gaji ASN selama ini menjadi salah satu bagian penting dari ekosistem bisnis perbankan daerah. Karena itu, apabila mekanisme tersebut berubah, dampaknya tidak hanya menyentuh penghimpunan dana pihak ketiga, tetapi juga berpotensi memengaruhi penyaluran pembiayaan.
Ekosistem layanan perbankan kepada ASN selama ini turut membuka peluang pembiayaan bagi nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun sektor produktif.
“Dampaknya bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga peluang pembiayaan. Itu pasti berpengaruh,” ujarnya.
Meski belum ada keputusan resmi pemerintah, Bank NTB Syariah tidak ingin mengambil sikap menunggu tanpa persiapan. Bersama jajaran Bank Pembangunan Daerah (BPD) lainnya, bank tersebut mulai memetakan alternatif sumber pendanaan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan.
“Kita BPD memang sudah mulai mempersiapkan untuk mencari alternatif pendanaan yang lain kalau itu benar-benar terjadi. Kita sudah punya sistem untuk mengganti pendanaan dari pemerintah,” kata Anis.
Siapkan Sumber Pendanaan Alternatif
Menurut Anis, langkah antisipasi tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan bisnis perbankan agar perubahan kebijakan tidak mengganggu kemampuan bank menjalankan fungsi intermediasi.
Dengan diversifikasi sumber pendanaan, Bank NTB Syariah diharapkan tetap memiliki ruang yang cukup untuk menjaga likuiditas sekaligus melanjutkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat.
Di sisi lain, apabila KDKMP nantinya benar-benar mendapatkan mandat menyalurkan gaji ASN, diperlukan kesiapan kelembagaan, sistem, perangkat organisasi, serta mekanisme operasional yang memadai.
Kepastian regulasi juga dinilai penting agar proses penyesuaian tidak menimbulkan ketidakpastian bagi perbankan maupun lembaga yang nantinya menjalankan fungsi penyaluran tersebut.
Anis menegaskan, potensi dampak perubahan kebijakan itu perlu dilihat secara menyeluruh karena menyangkut lebih dari sekadar perpindahan rekening atau jalur pembayaran gaji.
“Kalau itu terjadi, pasti efeknya besar. Tidak hanya pihak ketiga, tetapi ada peluang pembiayaan. Dan itu pasti berpengaruh terhadap BPD,” ujarnya. (Iba)
