Detikntbcom – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB periode 2026–2029. Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) tersebut telah diserahkan kepada Gubernur NTB, Rabu (11/11/2026), untuk diproses lebih lanjut sebelum pelantikan.
Penyerahan dokumen hasil seleksi tersebut sekaligus menandai berakhirnya seluruh tahapan seleksi di tingkat legislatif. Selanjutnya, Gubernur NTB akan menerbitkan keputusan gubernur sebagai dasar administratif pengangkatan dan pelantikan tujuh anggota KPID terpilih.
Ketua DPRD Provinsi NTB mengatakan, penetapan tujuh nama tersebut dilakukan berdasarkan sistem pemeringkatan setelah para peserta melewati serangkaian tahapan seleksi.
Proses penentuan dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan profesionalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan KPI.
“Seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan profesionalitas. Hari ini, kami telah menyampaikan 7 (tujuh) nama – nama yang lulus hasil pemeringkatan kepada Bapak Gubernur NTB untuk segera ditetapkan secara administratif dan dilantik. Nama – nama tersebut antara lain Abdul Muluk, Damhuji, Junardi, Jhoni Sutangga, S.FIL.I., Lina Komalasari, Maharja Sani, dan Muammar Kadaffi, S.H,” ujar Ketua DPRD NTB dalam keterangannya di Mataram.
Seleksi Berlangsung Melalui Sejumlah Tahapan
Proses penjaringan calon anggota KPID NTB periode 2026–2029 telah dimulai sejak pertengahan tahun melalui tim seleksi (Timsel). Pelaksanaannya didukung Sekretariat Tim Pelaksana serta tim asesor dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB.
Sejumlah tahapan dilalui para peserta, mulai dari pendaftaran dan seleksi administrasi, uji kompetensi yang mencakup tes tertulis, psikologi, dan wawancara, hingga rapat pleno Timsel.
Setelah seluruh tahapan tersebut rampung, DPRD NTB melanjutkan proses melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) untuk mendalami visi, misi, kapasitas, serta integritas masing-masing calon.
Dari hasil pendalaman tersebut, tujuh nama ditetapkan sebagai calon anggota KPID NTB terpilih berdasarkan sistem pemeringkatan.
Diharapkan Perkuat Pengawasan Penyiaran
Ketua DPRD NTB berharap tujuh anggota terpilih dapat segera menjalankan tugas setelah resmi dilantik oleh Gubernur NTB.
Mereka diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap isi siaran, menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat, serta mendorong terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat, berkualitas, dan edukatif di Nusa Tenggara Barat.
Keberadaan KPID dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan lembaga penyiaran menjalankan fungsinya sesuai ketentuan serta menghadirkan konten siaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan berakhirnya proses seleksi di DPRD, perhatian selanjutnya tertuju pada proses penetapan administratif dan pelantikan tujuh anggota KPID NTB periode 2026–2029 oleh Gubernur NTB. (Iba)
