Mataram (Detikntbcom) – Rencana kedatangan Presiden Jokowi di NTB pada Jumat, 12 November besok mendapat reaksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Mataram.
Menurut Ketua Umum HMI cabang Mataram, Eko Saputra Bay, bahwa kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu tidak berdampak terhadap perbaikan NTB.
Eko menilai banyak persolan negara yang tidak mampu diselesaikannya. Yang paling menyita perhatiannya adalah adanya dugaan bisnis tes PCR yang diduga melibatkan dua menteri andalannya seperti Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Tohir yang dianggap menipu masyarakat Indonesia.
“Mereka menipu masyarakat Indonesia dengan berbisnis tes PCR dengan total keuntungan Rp23 triliun. Ini saya kita jelas menipu seluruh masyarakat Indonesia di tengah krisis ekonomi rakyat,” beber Eko seperti siaran pers diterima, Kamis (10/11) di Mataram.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk segera memecat dua menteri tersebut sebelum kunjungan kerja ke NTB. “Pecat dulu Menteri LBP dan Erick Thohir baru injakkan kaki di NTB. Jika tidak, dipastikan kami akan menolak kedatangan anda (Presiden Jokowi) Kunker ke NTB besok,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan (PTKP) HMI Cabang Mataram Taufik Kurahman menambahkan, masih adanya lahan masyarakat di tengah Sirkuit Mandalika yang belum diselesaikan pembayaran oleh pihak ITDC dan juga adanya dugaan pelanggaran HAM dalam penggusuran paksa lahan masyarakat di sana.
Sementara katanya, hingga saat ini belum diselesaikan kasus-kasus tersebut di tengah event WSBK dan MotoGP yang bakal diselenggarakan dalam waktu dekat.
“Kami pertanyakan kedatangan Jokowi ke NTB yang tidak berdampak apapun di NTB. Sebab selama beberapa kali kunjungan Presiden tidak membuahkan hasil,” tuturnya seperti siaran pers diterima, Kamis (10/11) di Mataram.
Oleh karena itu, pihaknya menegaskan kedatangan Jokowi harus ditolak sebab kunjungan tersebut tidak memberikan kontribusi positif pada penyelesaian persoalan dan juga pembangunan daerah.
“Oleh karena itu kami dengan keras menolak kedatangan Jokowi di NTB,” tegas Taufik.
Pihaknya juga menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi bahwa ada sejumlah kasus yang belum mampu dituntaskan oleh APH di NTB, seperti kasus hilangnya mantan direktur RSUP NTB dr. Mawardi yang belum terungkap hingga saat ini, sejumlah kasus korupsi yang lamban ditangani bahkan ada yang sudah ditetapkan tersangka namun belum ditahan.
Selian itu, maraknya illegal logging di NTB juga harus menjadi perhatian Presiden Jokowi yang diduga melibatkan mantan oknum Purnawirawan Polri berpangkat AKBP di NTB.
“Itu semua sederetan kasus yang kami harus suarakan dan kawal hingga tuntas,” tegasnya. (Iba)
