Mataram (Detikntbcom) – Lembaga Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB) kembali menggelar kegiatan pengawalan terhadap sejumlah dugaan persoalan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.
Kali ini jilid ke III APPM-NTB mendatangi Direktur Reskrimsus Polda NTB I Gusti Putu Gede Ekawana Putra setelah sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dikbud NTB.
Ekawana menjelaskan, dugaan penyelewengan anggaran pada program dana bos afirmasi dan kinerja (pembelian tablet) masih dalam proses penyelidikan. Karena katanya, data sementara dari hasil penyelidikan program tersebut menggunakan sistem e-Katalog pembelian langsung pada perusahaan dan oleh perusahaan diberikan cash back.
“Hanya saja perencanaan dan kondisi lapangan yang sedang diselidiki seperti spek komponen tablet,” kata Ekawana saat menerima laporan dari APPM NTB seperti siaran pers diterima, Kamis (16/12) di Mataram.
Sedangkan pada proyek pembuatan 11 unit kapal praktik fiberglass untuk SMK Negeri di NTB, baru mendapatkan informasi. Dari informasi yang diperoleh dari APPM tersebut pihaknya akan perintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan.
Kemudian pada proyek pengadaan alat kesenian Marching Band, pihaknya tengah mengkomunikasikan dengan Aspidsus Kejati NTB soal posisi kasusnya, karena dari temuan BPKP memang ada kerugian negara.
“Sehingga kami harus komunikasi dengan Aspidsus. Dan oknum yang terlibat di proyek marching band ini sudah ditetapkan tersangka. Dan juga tentang proyek ini sudah di-audit KPK, cuma dari Kejaksaan Tinggi NTB belum ditemui kliknya,” tutur ekawana.
APPM-NTB pun menyerahkan tiga point indikasi kasus korupsi selama tiga tahun berturut-turut dari 2017 hingga tahun 2020.
Adapun kasus-kasus tersebut yakni:
1. Dana Bos Afirmasi dan Kinerja 2019-2020
2. Dana bos afirmasi dan kinerja (pembelian tablet). Indikasi penetuan salah satu merk barang dan salah satu pengusaha yang dilakukan oleh oknum pejabat Dikbud NTB, inisial FZ (Kabid SMA) dan inisial IRW oknum PPK PKLK., yang anggarannya untuk bidang SMA/SMK sekitar kurang lebih 34 M, yang ada indikasi permaenan yang terstruktur oleh para oknum di Dikbud NTB, yang oleh oknum tersebut mengarahkan pembelanjaan tablet di satu pintu, dan tidak memberikan panitia BOS berkuasa penuh atas dana Bos.
3. Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Alat Kesenian Marching Band 2017
4. Untuk diketahui anggaran pengadaan alat marching band bersumber dari APBD NTB tahun 2017, senilai Rp. 2,7 M. Proyek belanja modal senilai Rp. 1,7 M., yang dipeuntukan pada lima sekolah SMA/SMK Negeri, lalu Rp. 1,06 M., bagi empat sekolah swasta. Proyek diduga dikorupsi dengan modus mark up harga barang. Kerugian negaranya sebesar Rp. 702 juta sesuai hitungan BPKP Perwakilan NTB.
5. Proyek Pembuatan Kapal di Dikbud NTB 2018
6. Proyek pembuatan kapal senilai kurang lebih Rp. 24 Miliar Rupiah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat terindikasi tidak sesuai spesifikasi. Proyek pengadaan 11 unit kapal dengan bahan fiberglass itu dikerjakan oleh CV. SFM selaku pemenang lelang. Proyek tersebut alat praktek SMK Nautika kapal penangkap ikan (kapal latih) bersumber dari APBD demhan nilai pagu 24.585.000.000. yang ditemukan ada indikasi kekurangan spek.
7. Pengerjaan 11 unit kapal untuk sejumlah SMK di NTB oleh Dikbud NTB tersebut berlangsung di galangan kapal di Desa Kebun Ayu, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Berdasarkan dokumen lelang, pengadaan proyek tersebut dengan metode e-Lelang umum, dengan nilai HPS paket Rp. 24.575.184.700. ke 11 unit kapal tersebut diperuntukan bagi SMKN 1 Seteluk-Sumbawa Barat, SMKN 1 dan SMKN 4 Bima, SMKN 4 Kota Bima, SMKN 2 Manggalewa, SMKN 1 Kilo dan SMKN 1 Kempo, Kabupaten Dompu. Kemudian untuk SMKN 1 Sekotong-Lombok Barat, SMKN 1 Lopok dan SMKN 1 Plampang Sumbawa Besar, SMKN 1 Kayangan Lombok Utara. (Iba)
