Mataram (Detikntbcom) – Sekretaris Wilayah Partai Nasdem NTB Wahidjan merespon cepat aksi yang dilakukan oleh massa aksi dari Pusat Kajian Demokrasi Nusa Tenggara Barat (PUKAD NTB) pada, Rabu 8 Februari 2023 di depan kantornya.
Wahidjan menegaskan, akan memanggil oknum kadernya yang juga anggota Fraksi Nasdem Bima untuk dimintai klarifikasi atas dugaan keterlibatannya dalam kasus pemotongan dana KUR tersebut.
“DPW pada intinya akan mendalami aspirasi temen-temen pemuda Bima tadi. Saya sudah komunikasi kepada Ketua DPD Kabupaten Bima untuk memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi atas isu yang ada. DPW akan mengkajinya dan akan mengambil sikap atas aspirasi yang disampaikan,” tegas Wahidjan.
Baca Juga:
3 oknum DPRD Bima dari partai Demokrat, Nasdem dan PAN didesak dipecat
Jika kadernya tersebut terbukti secara hukum bersalah, Wahidjan memastikan akan mendapatkan sanksi dari partai.
“Partai Nasdem jelas memiliki Peraturan Dasar Partai jika terbukti terlibat secara hukum maka ada pemberian sanksi partai menantinya,” tegasnya.
Sementara Ketua DPD Partai Demokrat Indra Jaya Usman dikonfirmasi masih di luar daerah. “Salam, saya di Jakarta kebetulan sekretaris yang nemui mereka tadi,” katanya.
Sebelumnya, Pusat Kajian Demokrasi Nusa Tenggara Barat (PUKAD NTB) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PAN, Nasdem dan Partai Demokrat NTB.
Mereka meminta kadernya yang juga anggota DPRD Kabupaten Bima dipecat karena diduga terlibat dalam kasus pemotongan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kabupaten Bima.
“Mendesak kepada Ketua DPD Demokrat NTB, DPW Nasdem NTB dan DPW PAN NTB untuk segera ambil sikap secara tegas memecat kader yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bima,” tegas Direktur PUKAD NTB yang juga Korlap aksi itu.
Firman merinci 3 oknum anggota DPRD tersebut antara lain, D dari Partai Demokrat, K dari PAN dan M partai Nasdem.
Aksi tersebut adalah kasi ketiga dari serangkaian aksi demonstrasi yang dilakukan oleh PUKAD NTB.
Firman menegaskan, akan berkomitmen mengawal kasus tersebut hingga tuntas. “Kami menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” tegasnya.
Sementara Ketua DPW PAN NTB Muazzim Akbar dikonfirmasi hingga berita ini dipublish belum memberikan tanggapan. (Iba)
