Soal 131 kubik sonokeling hilang di Dompu, Komisi II DPRD bakal panggil DLHK NTB

Anggota Komisi II DPRD NTB Adhar Pangeran.

Mataram (Detikntbcom) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat kami akan mintai klarifikasi DLHK NTB,” kata anggota komisi II Adhar Pangeran ditemui di ruangannya, Rabu 8 Maret 2023 di Mataram.

Baca juga: Dewan NTB pertanyakan 30 kubik kayu sonokeling hilang di Dompu, diduga ada konspirasi 

Permintaan klarifikasi tersebut terang anggota dewan Dapil VI Bima-Dompu ini dalam rangka soal hilangnya kayu sonokeling sebanyak 131 kubik kayu sonokeling di bawah pengawasan KPH Toffo Pajo Soromandi (Topaso) baru-baru ini.

Katanya, kehilangan ratusan kubik kayu tersebut menjadi atensi Komisi II. Selain memanggil DLHK NTB juga akan memanggil pihak terkait. “Kasus ini kami atensi,” tegasnya.

Baca juga: KPH Toffo Pajo akui kayu sonokeling 131 kubik diambil paksa sejumlah oknum masyarakat, namun…

Sebelumya kayu tersebut adalah kayu temuan KPH Topaso diduga dari hasil illegal logging di sekitar hutan lindung di Kabupaten Dompu.

Karena diduga terlalu lama tidak memiliki kejelasan hukum, oknum masyarakat melakukan penjarahan terhadap kayu yang disimpan di bawah pengawasan KPH Topaso.

Namun dengan kegesitan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berkoordinasi dengan sejumlah Kelompok Tani Hutan (KTH), Dandim serta Polres Dompu berhasil mengamankan kembali kayu tersebut.

“Benar, barang temuan tersebut diambil oleh oknum masyarakat namun dapat dikuasai kembali dengan sigap anggota KPH Toffo Pajo Soromandi dalam melakukan pengamanan dan berkoordinasi dgn berbagai pihak yakni KTH Mada Kolo, Pemerintah Desa setempat, Dandim 1614 Dompu dan Kapolres Dompu,” beber Farouk seperti siaran pers diterima media ini, Rabu 1 Maret 2023 di Mataram.

Farouk mengungkap, kayu jenis sonokling tersebut adalah kayu barang temuan yang akan dilelang melalui surat penetapan Pengadilan Dompu nomor : 01/Pen.id/2022/PN Dompu tanggal 22 Maret 2022 nantinya.

KPH Toffo Pajo Soromandi katanya, melakukan Koordinasi dengan Dinas LHK NTB untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelelangan dalam upaya menjaga aset negara tersebut.

“Selanjutnya barang temuan yang telah dikuasai akan dilakukan validasi jumlah dan volumenya guna proses percepatan pelelangan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, kayu tersebut berjumlah 30 kubik, namun setelah dikrocek ternyata sebanyak 131,198 M3.

“Volumenya sejumlah 131,198 M3 sebelum diganggu oleh masyarakat, selanjutnya kami melakukan upaya validasi untuk proses pelelanganya,” tutupnya. (Iba)