Oleh: Rizal Mukhlis*
Pemilihan Umum (Pemilu) yang berintegritas adalah kondisi politis dan demokratis yang diimpikan masyarakat di Indonesia. Pemilu yang bebas dari praktik lancung, koruptif, atau manipulasi data sangat penting bagi sebuah negara yang ingin membangun sistem dan kultur demokrasi yang kuat dan bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya, pemilu berintegritas belum mewujud dalam kenyataan. Masih jauh panggang dari api. Aneka masalah pemilu masih merintangi bahkan terakumulasi.
Salah satu masalah utama yang perlu diretas dan membatasi pemilu berintegritas di Indonesia adalah terkait dengan politik uang atau money politics. Politik uang merupakan praktik yang sering terjadi pada saat pemilu, di mana para calon politik memberikan imbalan atau janji kepada pemilih untuk memilih mereka. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi hasil pemilu dan membuat pemilu menjadi tidak berintegritas.
Pada saat pemilu, seluruh calon dari partai politik seharusnya bersaing dengan sehat dan berusaha memenangkan hati pemilih dengan cara-cara yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, hal ini seringkali tidak terjadi dan malah sebaliknya. Calon politik terkadang melakukan segala cara, termasuk praktik politik uang, untuk memenangkan pemilu. Padahal, politik uang terkualifikasi sebagai salah satu praktik korupsi, yakni political bribery. Dengan kenyataan politik yang masih diwarnai praktik koruptif, sukar untuk mewujudkan pemilu berintegritas.
Selain politik uang, masalah lain terkait pemilu berintegritas adalah terkait dengan kecurangan pada saat pemilihan, seperti tindakan kolusi, intimidasi, atau penipuan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang memadai terkait dengan pemilu. Jika hal ini terus dibiarkan terjadi, maka akan sulit untuk mencapai pemilu yang berintegritas di Indonesia.
Dalam hal ini, pemerintah dan semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bekerja sama untuk meningkatkan integritas pemilu di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran pada saat pemilu. Selain itu, para calon politik dan partai politik juga harus berkomitmen untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang dan kecurangan lainnya.
Selain pengawasan dan penegakan hukum, pemilu berintegritas juga harus didukung oleh partisipasi masyarakat yang aktif dan bijaksana dalam pemilihan. Masyarakat harus dapat memilih dengan bebas dan merdeka tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Partisipasi masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa calon politik yang dipilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan tidak hanya mementingkan diri sendiri.
Selain itu, penyelenggara pemilu juga harus memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus bertindak secara netral dan tidak memihak kepada salah satu calon politik atau partai politik. Selain itu, penyelenggara pemilu juga harus mampu menjaga kerahasiaan data pemilih dan menjaga keamanan pada saat pemungutan suara.
Dalam taraf ini, lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) melakonkan peran vital. Sinergi dari lembaga penyelenggara dan pengawas akan menentukan integritas pemilu. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama, tidak hanya di tataran struktur atau aparatur, melainkan juga di tataran peraturan dan kultur pemilihan umum.
Dalam meningkatkan pemilu berintegritas di Indonesia, penting juga untuk melibatkan media massa dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Media massa dapat memberikan informasi yang objektif dan akurat terkait dengan pemilu sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat saat memilih entitas politik. Media massa juga dapat membantu mengungkap praktik politik uang atau kecurangan lainnya pada saat pemilihan sehingga dapat diambil langkah penindakan terhadap pelanggaran pemilu.
Peran media massa seperti Tempo.co yang melakukan investigasi terhadap pelanggaran dalam proses verifikasi faktual yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia mengkonfirmasi peran penting media dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Investigasi mendalam dan pengungkapan fakta-fakta memungkinkan publik untuk melakukan pengawasan secara langsung dan konstan terhadap penyelenggaraan pemilu.
Selain itu, pendidikan politik juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pemilu berintegritas. Pendidikan politik dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan memastikan bahwa masyarakat dapat memilih calon politik berdasarkan program dan visi misi yang jelas dan tidak terpengaruh oleh janji atau imbalan yang ditawarkan oleh calon politik.
Edukasi politik terhadap masyarakat juga belum optimal. Padahal realitas pemilu yang berintegritas dan demokratis tidak dicapai begitu saja, melainkan mesti diusahakan oleh segenap pihak terkait. Hanya dengan pemilu yang berintegritas, akan lahir figur politisi maupun partai politik atau wakil rakyat yang juga memiliki integritas.
Dalam rangka mencapai pemilu berintegritas di Indonesia, mesti diusahakan kerjasama yang baik antara pemerintah dan semua pihak yang terkait dengan pemilu, termasuk partai politik, penyelenggara pemilu, masyarakat, dan media massa. Semua pihak harus memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap pemilu berintegritas sehingga dapat mewujudkan negara dengan kultur dan struktur demokratis yang kuat, sesuai dengan idealitas.
*Penulis adalah mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Nusa Tenggara (HMI Badko Nusra)
Editor: Ibrahim Bram A
