Detikntbcom – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mendukung perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa untuk menjadi provinsi tersendiri menjadi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
“Kalau ada tanda dibukanya keran kebijakan itu (moratorium) kita akan bergegas,” kata Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, Kamis 15 Mei 2025 saat menerima hearing dari elemen mahasiswa di kantor Gubernur NTB.
Namun sambung Gita, kendala saat ini belum dicabutnya penghentian sementara (moratorium) pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Pihaknya menyarankan kepada mahasiswa untuk membentuk jaringan nasional dalam rangka mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium itu.
“Teman-teman juga harus membentuk jaringan nasional bersama provinsi-provinsi lain untuk melakukan pressure ke nasional agar segera terjadi perubahan kebijakan moratorium itu,” katanya.
Soal aksi di Pelabuhan Poto Tano, Lalu Gita berharap aksi berlangsung damai dan tidak terjadi penutupan pelabuhan. Karena jika penutupan terjadi bakal merugikan masyarakat sendiri yang bertanggung hidup dengan adanya pelayaran.
“Saya harap (demo) dengan cara-cara yang simpatik, kontruksif. Nanti diblokir harga barang meningkat. Yang rugi masyarakat sendiri,” ujarnya.
Soal nasib Pulau Lombok jika berpisah dengan Pulau Sumbawa, Gita mengatakan tidak berdampak buruk. Dengan hadirnya dua provinsi yang berdekatan kedua daerah bakal saling bekerjasama untuk kesejahteraan masyarakat.
“Siapa tahu Pulau Sumbawa adakah Brunei Darussalam dan Lombok adalah Singapura. Begitu Sumbawa berkembang saudara-saudaranya dari Lombok juga akan menikmati. Kita sejahtera bersama. Bukan bertanding tapi bersanding,” katanya.
Sebagai informasi, selain menggelar aksi di DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB, massa dengan jumlah besar juga menggelar aksi di Pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Massa menuntut Presiden Prabowo segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru. (Iba)
