Detikntbcom – Masyarakat dari Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal menggelar aksi demontrasi pada, Kamis 15 Mei 20o25 besok. Aksi tersebut bakal dipusatkan di pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat hingga lima hari.
Ketua Komite Percepatan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) M Syahril Amin dihubungi media ini, Rabu 14 Mei 2025, massa aksi besok diperkirakan 5 ribuan. Massa aksi tersebut klaim Syahril, gabungan dari perwakilan 5 Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa yaitu Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa dan Sumbawa Barat.
“Massa aksi dari lima kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa diperkirakan 5 ribuan. Tuntutan utamannya adalah mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium DOB dalam rangka pulau Sumbawa menjadi provinsi tersendiri,” tegas tokoh muda Sumbawa Barat itu.
Menurut Syahril, sudah hampir 20 tahun masyarakat Pulau Sumbawa menginginkan pemekaran menjadi provinsi tersendiri. Semangat itu katanya, tercatat di tahun 2011, seluruh kepala daerah dan Ketua-ketua DPRD di lima kabupaten/kota melakukan kongres rakyat berlokasi di lapangan karato Sumbawa.
Dalam kongres rakyat tersebut seluruh Bupati/Wali Kota serta ketua-ketua DPRD di lima kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan memberikan rekomendasi untuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Ditanya apakah pelabuhan Poto Tano bakal diboikot oleh ribuan massa tersebut, Syahril menegaskan tergantung kondisi di lapangan. “Itu tergantung kondisi. Jadi jika tuntutan yang kami gulir itu tidak mendapat respon yang tepat maka saya kira ada proses dinamika lapangan yang berbeda,” tegasnya.
Syahril mengungkit janji politik tokoh Sumbawa yaitu Fahri Hamzah yang juga loyalis Presiden Probowo kini menjadi Wakil Menteri Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran saat kampanye di Sumbawa pada Pilpres 2024 lalu.
Janji Fahri Hamzah kata Syahril, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran setelah dilantik bahwa Provinsi Pulau Sumbawa menjadi prioritas. “Jadi secara otomaticly kami dari KP4S mendesak kembali atau mengingatkan kembali janji politiknya itu karena beliau sudah menjadi presiden,” tegasnya.
“Hingga kini belum ada komentar dari Fahri Hamzah atas janji politik Prabowo yang disampaikan lewat dia,” ungkapnya.
Selain itu, aktivis pemuda Sumbawa itu menegaskan menepis bahwa tuntutan pemekeran PPS ini tidak ada kaitannya dengan Pilgub NTB yang dimenangkan pasangan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri.
“Saya kira tidak ada kaitan sama sekali ya. Karena kami 2013 itu sudah jauh hari sudah meminta kepada pemerintah bahwa PPS masuk di DOB. Masuk ke Prolegnas kan. nah kaitan dengan politik Pilgub kemarin tidak ada kaitan sama sekali dengan proses Pilgub kemarin terutama dari KSB sendiri,” tegasnya.
Selain itu, tokoh Pulau Sumbawa yang juga mantan anggota DPR RI dapil NTB 1 Muhammad Syafruddin menegaskan keinginan untuk menjadi provinsi tersendiri itu sudah lama sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kini di era Presiden Prabowo juga masyarakat kembali menyuarakan PPS tersebut meskipun masih moratorium (penghentian sementara).
Pria dikenal Rudi Mbojo itu yang juga politikus PAN itu, meski moratorium dia berharap di pemerintahan baru Prabowo-Gibran itu segera dicabut dan PPS menjadi provinsi tersendiri. Namun Rudi mengakui itu tidak gampang.
Adapun aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan masyarakat besok di pelabuhan Poto Tano, Rudi merespon politis. Katanya sebagai keinginan bersama tentu harus didukung. “Tentu ini keinginan bersama. Saya kan bersama rakyat dan melihat itu sebagai sebuah aspirasi bersama. Seandainya saya ada di situ tentu saya juga ikut cuma kan saya sedang ada agenda di luar,” katanya.
Ditanya apakah demo desakan menjadi provinsi tersendiri itu terkesan politik karena Pilgub NTB?, Rudi menegaskan tidak melihat reaksi hal itu sebagai politisasi dari Pilgub NTB yang baru saja usai. Namun i0tu adalah sebuah keinginan masyarakat Pulau Sumbawa.
“Mudah-mudahan bisa dilihat dan didengar pemerintah pusat dan menjadi catatan untuk menjadi keputusan pemerintah pusat sehingga mencabut moratorium itu,” harapnya. (Iba)
