Detikntbcom — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) mendorong penguatan Forum Lintas Parlemen se-ASEAN sebagai instrumen strategis untuk memperkuat solidaritas kawasan, menjaga stabilitas regional, serta membangun kerja sama menghadapi berbagai tantangan global.
Ketua Umum PB HMI MPO, Handy Muharam Nataprawira, menilai komunikasi dan hubungan antarlembaga parlemen negara-negara ASEAN perlu dibangun lebih intensif, terstruktur, dan berkelanjutan. Menurutnya, diplomasi parlemen tidak boleh hanya bergerak ketika kawasan menghadapi krisis atau konflik.
Sebaliknya, komunikasi antarlembaga legislatif harus menjadi agenda rutin untuk memperkuat kepercayaan, menjaga perdamaian, serta mendorong kemajuan negara-negara Asia Tenggara.
“Parlemen negara-negara ASEAN harus menjadi ruang dialog yang aktif dan produktif. Kedekatan antarlembaga legislatif tidak boleh hanya terbangun ketika terjadi krisis, tetapi harus dirawat melalui komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama konkret dalam situasi normal maupun darurat,” ujar Handy, Jumat 30 Oktober 2026.
Ia menegaskan, Forum Lintas Parlemen se-ASEAN tidak boleh terjebak pada pertemuan seremonial dan diplomasi formal semata. Forum tersebut harus mampu melahirkan agenda bersama yang terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di kawasan ASEAN.
Empat Agenda Strategis Kerja Sama ASEAN
PB HMI MPO mengidentifikasi sedikitnya empat agenda strategis yang perlu menjadi prioritas dalam penguatan kerja sama parlemen negara-negara ASEAN.
Pertama, pencegahan dan penanggulangan bencana. Sebagai kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi, negara-negara ASEAN membutuhkan koordinasi yang lebih kuat dalam membangun kebijakan mitigasi, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas tanggap darurat, hingga solidaritas kemanusiaan lintas negara.
Kedua, keamanan siber. Pesatnya perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru berupa kejahatan siber, kebocoran data, penipuan digital, serta ancaman terhadap infrastruktur strategis negara.
Karena itu, parlemen ASEAN didorong membangun kesepahaman dalam memperkuat regulasi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penanganan kejahatan siber lintas batas.
Ketiga, ketahanan pangan. PB HMI MPO memandang persoalan pangan sebagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kerja sama regional diperlukan untuk memperkuat rantai pasok pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga stabilitas distribusi, serta mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dan ketidakstabilan geopolitik.
Keempat, penyelesaian persoalan lintas batas. Persoalan perdagangan manusia, penyelundupan, kejahatan transnasional, pengelolaan wilayah perbatasan, hingga persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu negara.
Dalam konteks tersebut, parlemen ASEAN memiliki peran penting untuk mendorong harmonisasi kebijakan, memperkuat regulasi, dan membangun mekanisme penanganan bersama.
ASEAN Jangan Hanya Bersatu Saat Krisis
Handy menilai penguatan Forum Lintas Parlemen se-ASEAN menjadi momentum untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang lebih solid, responsif, dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan global.
Menurutnya, masa depan ASEAN tidak cukup hanya bertumpu pada hubungan diplomatik antarpemerintah. Keterlibatan parlemen, masyarakat sipil, kalangan akademisi, dan generasi muda juga diperlukan untuk membangun fondasi solidaritas kawasan.
Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap demokrasi, keadilan, dan solidaritas regional, PB HMI MPO memandang bahwa kerja sama ASEAN harus dibangun melalui keterlibatan berbagai elemen masyarakat, bukan hanya melalui komunikasi antarpemerintah.
“ASEAN yang kuat adalah ASEAN yang mampu membangun kebersamaan sebelum krisis terjadi, bukan sekadar bersatu ketika krisis datang,” tegas Handy. (Iba)
