Beranda Breaking News Kontrak pengelolaan aset Pemprov dengan GTI sepakat diperbaharui

Kontrak pengelolaan aset Pemprov dengan GTI sepakat diperbaharui

308
0
Gubernur NTB Zulkieflimansayh menggelar konferensi pers didampingi Sekda Gita Aryadi dan Kajati Tomo soal status PT GTI, Kamis (3/6) di Mataram

Mataram (Detikntbcom),- Pemerintah Provinsi NTB sepakat untuk memperbaharui (adendum) kontrak pengelolaan aset Pemprov seluas 65 ha dengan PT Gili Trawangan Indah Indah (GTI) yang berlokasi di Gili Trawangan Lombok Utara sejak penandatanganan kontrak selama 30 tahun dari tahun 1996 hingga 2026.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam konferensi persnya bersama Kajati Tomo Sitepu dan sejumlah pihak terkait menjelaskan bahwa ada dua opsi dalam menghadapi persoalan tersebut yaitu, memutus kontrak dan adendum (perbaharui ulang kontrak).

Gubernur menjelaskan, setelah ada hasil rapat dan kajian dengan pihak terkait tersebut hingga menunjuk pengacara negara berkesimpulan memilih untuk melakukan adendum.

“Kami minta pendapat teman-teman Kejaksaan ternyata ada dua opsi yaitu pemutusan kontrak kemudian yang kedua adendum,” jelasnya, Kamis (3/6) di Mataram.

Pertimbangannya sambung Gubernur, adalah jika dilakukan pemutusan kontrak maka prosesnya membutuhkan waktu lama dan akan terjadi status quo hingga 2026, sementara jabatan politiknya hanya sementara.

“Biar bagaimana pun prinsip pemerintah pak Jokowi bagaimana memastikan daerah dan negara kita itu friendly investmen bersahabat dengan investasi. Bersahabat dengan investasi yang paling mendasar adalah memuliakan investor,” jelasnya.

Gubernur sebelumnya memilih opsi untuk memutuskan kontraknya, namun itu katanya belum ada kajian dari berbagai pihak terkait hingga meminta kajian dari Kejaksaan Agung, BPK, Kejati NTB, KPK dan biro hukum Pemprov NTB hingga berkesimpulan untuk memilih adendum.

Sementara menurut Kajati NTB Tomo dalam keterangannya memutuskan untuk melakukan adendum atas saran dan pendapat dari BPK, KPK, Kejagung dan pihak terkait lainnya.

“Tetapi yang penting kita ingat berdasarkan putusan dan diskusi dengan KPK, BPK, ijin Kemendagri semuanya mendukung untuk dilakukan adendum. Jadi sesuai dengan apa yang kita sepakati saat ini,” tegas Tomo.

Tomo menyampaikan jika dilakukan pemutusan kontrak maka lebih banyak mudaratnya daripada adendum.

Untuk diketahui adendum tersebut akan dilakukan Minggu depan. Dengan memastikan bahwa PT GTI itu punya dana untuk mengelola daerah pariwisata dunia di Gili Trawangan tersebut. (Iba)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here