Polisi diminta dalami dugaan keterlibatan SPBU dan operatornya soal penimbunan BBM di Lobar

Ilustrasi penimbunan BBM bersubsidi (Istimewa)

Mataram (Detikntbcom) – Terungkapnya pembelian BBM dengan menggunakan bak truck di salah satu SPBU di Lombok Barat (Lobar) kini tengah dalam penanganan Satreskrim Polres Lobar. Bahkan dalam penanganannya, sejumlah saksi-saksi telah dimintai keterangannya.

Namun tidak hanya itu, terungkapnya dugaan adanya penimbunan BBM itu juga mendapat sorotan dari pakar Hukum Pidana, Syamsul Hidayat. “Inilah salah satu hal yang membuat BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, hanya menguntungkan orang-orang tertentu,” ungkap Syamsul, Senin 5 September 2022.

Masih kata Syamsul, pihak kepolisian harusnya menindak tegas siapapun pelaku yang terlibat, termasuk jika ada oknum yang terindikasi sebagai ‘beking’. Menurutnya perbuatan tersebut sudah termasuk tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM.

“Sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pihak penjual dan pembeli bisa dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Menurutnya hal itu perlu didalami lebih jauh, khususnya, sejauh mana keterlibatan pemilik SPBU dan operatornya. “Jika ada kesepakatan, kesengajaan atau pembiaran, pihak-pihak itu bisa dipanggil dimintai keterangannya,” tuturnya.

Sehingga ia menilai, terhadap siapapun yang diduga ada keterlibatannya dalam dugaan penimbunan tersebut bisa terkena Pasal 55 ayat 1 KUHP jo Pasal 56 KUHP.

Sebelumnya Kepala Kepolisian Nusa Tenggara Barat (Kapolda NTB) Irjen Djoko Purwanto mengaskan tengah mendalami dua kasus yang terjadi baru-baru ini.

“Kita dalami ya,” katanya saat dihubungi, Senin 3 September 2022 di Mataram.

Dua kasus tersebut antara lain, dugaan kasus penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di salah satu SPBU di Lombok Barat hingga berakibat dugaan intimidasi terhadap seorang jurnalis lokal di mataram karena meliput dugaan penimbunan BBM jenis solar tersebut.

“Lagi kita dalami ceritanya
supaya kondusif,” ujar jenderal bintang dua kelahiran Pekalongan 7 November 1967 ini.

Sementara menurut Kasat Reskrim Polres Lombok Barat Dharma Yulia Putra, kasus dugaan penimbunan tersebut prosesnya berjalan dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. “Proses di kita tetap berjalan dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi,” ungkapnya.

Ditanya soal dugaan intimidasi terhadap sejumlah wartawan lokal yang menulis berita tersebut pihaknya mengaku belum ditangani.

“Kami masih di penanganan perkara BBM. Kalo itu (dugaan intimidasi terhadap jurnalis) sementara belum ada kami tangani,” bebernya.

Untuk diketahui, seorang jurnalis mendapat ancaman dan intimidasi karena menulis berita dugaan penimbunan BBM bahkan dipaksa menerima uang pelicin untuk menghapus berita tersebut melalui oknum LSM. (Iba)