DetikNTBCom – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PPRD) Nusa Tenggara Barat meminta Penjabat (Pj) Gubernur untuk fokus menuntaskan persoalan defisit anggaran akibat utang yang membelit APBD menyusul telah ditetapkannya Sekda Lalu Gita Ariadi sebagai Pj Gubernur oleh Presiden Jokowi.
Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir mengaku sudah mengetahui akan adanya informasi terkait dengan penetapan Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, menjadi Pj Gubernur NTB.
Baca Juga: Sekda Lalu Gita Ariadi Ditunjuk Presiden Jokowi jadi Penjabat Gubernur NTB
“Hanya saja fisik suratnya belum kita lihat,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Jumat 1 September 2023.
Muzihir mengaku bersyukur atas penunjukan orang daerah menjadi Pj Gubernur oleh Presiden Jokowi.
“Kita bersyukur aja. Akhirnya orang daerah ditunjuk Presiden,” timpalnya.
Ia berharap Pj Gubernur NTB yang ditunjuk Presiden nantinya dapat segera melakukan langkah penyehatan terhadap APBD NTB.
“PR nya hanya menyehatkan APBD. Itu saja. Kalau bisa, APBD kita 2024 bisa sehat. Dan di tahun 2023 ini utang tuntas,” harapnya.
Sosok HL Gita Ariadi menurutnya sangat memahami terkait dengan kondisi APBD NTB dan cara menyehatkannya.
“Kira-kira dimana ‘bocornya’ beliau juga mengetahuinya. Dan kebocoran itu harus ditutup agar tidak bocor lagi,” katanya.
Soal masih adanya tunggakan utang tahun 2022 sekitar Rp100 miliar serta belum adanya program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 juga menjadi atensi pihaknya.
“Sisa utang sebesar Rp100 miliar tersebut bisa tuntas tahun ini, insya Allah. Hanya saja yang menjadi masalah ini adalah tidak adanya program kegiatan yang berjalan di tahun 2023 ini. Padahal ini sudah masuk triwulan kedua. Nah inilah tugas berat PJ Gubernur,” kata H Muzihir.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB, Naufar Furqoni Farinduan mengatakan terpilihnya Lalu Gita Ariadi sebagai Pj Gubernur menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat NTB untuk melanjutkan tongkat estafet pemerintahan sampai dengan terpilihnya Gubernur NTB definitif tahun 2024.
Menurut dia, Pj Gubernur yang diemban Lalu Gita Ariadi harus segera mengambil langkah cepat dan strategis khususnya terkait masalah menyelesaikan kondisi keuangan daerah.
“Harapan dengan Pak Gita menjadi Pj Gubernur otoritasnya lebih kuat khususnya menuntaskan masalah devisit anggaran dan semoga tidak ada perubahan,” ujarnya.
Selain persoalan utang di momen politik 2024, pihaknya juga meminta agar Pj Gubernur bisa menjaga netralitas ASN.
“Karena kembali lagi Pj itu ditetapkan bukan dipilih dalam kontestasi politik melainkan Pj ditunjuk Presiden dalam rangka mengisi kekosongan jabatan gubernur,” katanya.
Sebelumnya Presiden Jokowi sudah memutuskan sejumlah nama Pj Gubernur di sejumlah daerah, salah satunya Sekda NTB Lalu Gita Ariadi.
“Ya, ya, ya, kemarin diputuskan, Presiden (Jokowi) memimpin langsung, (termasuk) Pak Bey,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Keputusan nama-nama pj gubernur diambil dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA) untuk menggantikan para gubernur yang habis masa jabatannya. Menurut Ngabalin, para pj gubernur akan dilantik dalam waktu dekat oleh menteri dalam negeri atas nama presiden.
Nama-nama Pj Gubernur yang telah diputuskan Jokowi itu adalah Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Bey Machmudin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pj Gubernur Sumatera Utara Hasanudin.
Selanjutnya Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia Kalake, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi, dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharuddin. (Red/Istimewa)
