Detikntbcom – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nusa Tenggara Barat menggelar Ngaji Publik bertajuk “Penegakan Supremasi Sipil dan Pembentukan Tim Investigasi Independen di Balik Gerakan Agustus” di Meeno Warking, Gomong, Selasa (16/9).
Forum ini menghadirkan akademisi, mahasiswa, dan jurnalis untuk membedah dinamika supremasi sipil di Indonesia pasca demonstrasi besar akhir Agustus lalu.
Ketua PW KAMMI NTB Irwan Julkarnain, menegaskan forum ini menjadi ruang refleksi bagi publik.
“Ngaji Publik ini kami hadirkan untuk meneguhkan posisi masyarakat sipil dalam mendorong negara menegakkan supremasi sipil, sekaligus memastikan Tim Investigasi Independen benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Pembicara dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram Taufan Abadi menyoroti aspek konstitusional. Ia menekankan bahwa dalam negara demokrasi, sipil harus ditempatkan di atas militer.
“Supremasi sipil adalah fondasi negara hukum. Jika ini terganggu, demokrasi bisa kehilangan makna,” tegasnya.
Sementara itu Korpus BEM SI 2024 Herianto, menambahkan bahwa keberanian mahasiswa dan anak muda merupakan penopang gerakan moral bangsa.
“Tim Investigasi Independen jangan sampai hanya menjadi simbol politik. Kami siap mengawal agar mandat tim dijalankan dengan transparan dan berpihak pada korban,” tandasnya.
Dari perspektif media, Haris Mahtul, Pemimpin Redaksi NTB Satu, mengingatkan adanya ancaman serius terhadap kebebasan pers melalui pembahasan KUHP dan KUHAP. Menurutnya, sekitar 60 pasal di dalamnya berpotensi menghambat kerja jurnalistik.
“Media harus tetap berdiri sebagai pengawal transparansi. Keterbukaan informasi adalah kunci agar Tim Investigasi Independen mendapat kepercayaan publik,” ungkapnya.
Dialog publik ini juga diwarnai pertanyaan kritis dari peserta. Rido Pajri, misalnya, mempertanyakan mekanisme pembentukan tim independen agar tidak melahirkan korban sipil baru di masa depan.
Ia juga menyinggung keterbatasan akses masyarakat pada media arus utama yang kini semakin dibatasi sistem berbayar, termasuk liputan investigasi eksklusif seperti di Tempo.
Menutup forum, Irwan Julkarnain menegaskan sikap resmi KAMMI NTB:
- Mendukung penuh penegakan supremasi sipil demi menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- Mendesak Presiden RI segera membentuk Tim Investigasi Independen terkait dugaan makar dalam aksi kerusuhan akhir Agustus 2025. (Iba)
