Detikntbcom – Sejumlah ruas jalan di Lombok Barat yang berstatus jalan provinsi dan menjadi kewenangan Pemprov NTB kini mendesak untuk segera diperbaiki karena kondisinya rusak parah. Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini telah mengajukan usulan perbaikan ke pemerintah provinsi, dan mendapat dukungan dari anggota DPRD NTB karena jalur-jalur tersebut dianggap vital bagi aktivitas masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan provinsi perlu ditangani segera. “Kondisi jalan, terutama di wilayah Kuripan dan Kediri, cukup parah. Jalannya sudah tidak memadai dan tidak representatif,” ujarnya, Senin (2/2/2026).
Politisi PAN ini menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong Pemprov NTB untuk mempercepat perbaikan, meski menyadari keterbatasan anggaran yang dialami hampir semua daerah. Hasil koordinasi dengan Dinas PUPR NTB menunjukkan bahwa sejumlah ruas jalan mendapatkan prioritas, termasuk jalur Lembar-Gerung-Labuapi hingga Mataram.
“Jalan ini sebenarnya telah dianggarkan Rp8,5 miliar dalam APBD, namun perbaikan jembatan di Bakong yang menghubungkan Lembar dan Kebon Ayu mengharuskan anggaran itu dialihkan sementara,” jelas Konco.
Selain itu, perbaikan jalur Sepi Desa Buwun Mas hingga perbatasan Lombok Tengah juga telah dibahas dengan Bappeda dan Dinas PUPR NTB, termasuk koordinasi dengan Dinas PUPR Lobar. Fokus ke depan, menurutnya, adalah pembangunan jalan provinsi di wilayah selatan Lobar.
Dalam penanganannya, skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) menjadi opsi utama. Konco menegaskan untuk pembangunan Jembatan Bakong, anggaran minimal yang dibutuhkan sekitar Rp50 miliar, sehingga perlu didorong melalui IJD.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat meninjau lokasi banjir di Bengkang Sekotong menyatakan bahwa beberapa ruas jalan provinsi, termasuk Buwun Mas Loteng, telah masuk dalam usulan IJD. Namun prioritas awal diberikan pada jalan logistik untuk transportasi pangan yang menghubungkan Lombok Timur dan Poto Tano.
“Kami belum fokus pada jalan pariwisata, tapi tahun ini akan mulai menanganinya pelan-pelan sesuai kemampuan fiskal daerah,” kata Gubernur.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKP Lobar Lalu Ratnawi menekankan bahwa koordinasi antara Bupati Lobar dan Gubernur NTB menjadi kunci agar pendanaan melalui IJD bisa terealisasi. “Dinas PUPR Kabupaten Lobar bertugas mengawal teknis di lapangan serta memfasilitasi sosialisasi agar pengerjaan berjalan lancar,” ujarnya.
Ratnawi juga menekankan pentingnya kualitas konstruksi dan daya tahan jalan, terutama jalur Sepi Desa Buwun Mas menuju Lombok Tengah. “Drainase harus tertangani dengan baik karena air adalah musuh utama aspal. Tanpa drainase yang baik, jalan yang baru diperbaiki akan cepat rusak kembali,” tegasnya.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, diharapkan perbaikan jalan di Lombok Barat dapat berjalan lancar, meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat. (Iba)
